Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.140 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Waluya

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 23 Tahun 1996

Download file:

Perda No 14 Tahun 2008 te...an Daerah WALUYA.pdf

Perusahaan Daerah Waluya

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD. 2008/No. 14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Daerah Waluya

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Waluya Farma Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Waluya;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1962; UU No 23 Tahun 1992; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 24 tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kotamadya Daerah Tk II Sukabumi No 15 Tahun 1987; Perda Kota Sukabumi No 1 Tahun 2007; Perda Kota Sukabumi No 2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama dan tempat kedudukan, asas, maksud dan tujuan, kegiatan usaha PD. Waluya, modal, kewenangan kepala daerah, pengurus PD. Waluya, direksi, kepegawaian PD. Waluya, tahun buku dan penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pembubaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 23 Tahun 1996 dicabut.
43 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Kab Bantul No. 13 T...Kabupaten Bantul.PDF

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Peraturan_Daerah_13_2008.pdf

penyertaan modal daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/NOMOR.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyertaan Modal Bab III Sanksi Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2008.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda-No.12-Tahun-2008-Pe...-Papua-Sejahtera.pdf

pendirian-perusahaan induk milik daerah-pt. rakyat papua

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company)

ABSTRAK:

Pelaksanaan otonomi khusus Papua telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali, mengolah, mengelola dan memaanfaatkan berbagai sumber daya dan hasil kekayaan alam yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan pendapatan daerah, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya-upaya konkrit untuk mengoptimalkan potensi, sumber daya, dan hasil kekayaan daerah melalui perusahaan perseroan serta diperlukannya pendirian suatu perusahaan perseroan yang berupa Holding Company untuk melakukan penataan perusahaan di daerah Provinsi Papua yang telah ada dan/atau membentuk suatu perusahaan perseroan atau perusahaan daerah lainnya, serta perlunya dilakukan pengelolaan perusahaan perseroan dan/atau perusahaan daerah tersebut secara professional sehingga dapat mendapatkan keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kontribusi positif bagi daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Dalam peraturan dibahas mengenai pendirian, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, bidang usaha, organ, RUPS, direksi, dewan komisaris, kewajiban dan larangan angota direksi dan dewan komisaris, modal, tahun buku, anggaran perusahaan papua sejahtera, laporan perhitungan tahunan, penetapan dan penggunaan hasil perusahaan, karyawan, pengawasan, pembubaran dan anggaran dasar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
18 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Kab Bantul No. 11 T...dan Hiburan Umum.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Surat Izin Usaha Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Download file:

Perda Kab. Semarang 2008 No 11_ocr.pdf

Izin Usaha Perdagangan

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2008/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Surat Izin Usaha Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan kepada masyarakat dunia usaha ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) perlu dilakukan peninjauan kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Penyaluran Perusahaan (Bedrijfs Reglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938:86); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Kewenangan Pembinaan, Persyaratan Penerbitan SIUP, Tata Cara Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan, Tata Cara Permohonan SIUP Yang Hilang Atau Rusak, Pelaporan, Sanksi, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Retribusi, Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabut.
34 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2008

Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Perusahaan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.doc

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kemajuan dan peningkatan pembangunan daerah dan perkembangan ekonomi yang berdampak pada perkembangan dunia usaha di mana Perusahaan memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi bagi pihak yang berkepentingan dalam dunia usaha dan Perusahaan yang berkedudukan di Kota Banjarmasin;bahwa Daftar Perusahaan sangatlah berguna dalam melakukan pembinaan, pengarah, pengawasan dalam menciptakan iklim yang dinamis pada dunia usaha dalam menjamin perkembangan dan kepastian dalam berusaha;bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b, diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Perusahaan.
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982;Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995;Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995;Undang–Undang Nomor 32 Tahun 1997;Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2000;Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997;Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang;Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Perusahaan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Objek dan Subjek Pembebanan Biaya;Kewajiban Pendaftaran Perusahaan;Perubahan dan Penggantian Tanda Daftar Perusahaan;Pelayanan Informasi Perusahaan;Biaya Administrasi Waib Daftar Perusahaan dan Informasi Perusahaan;Penyidikan;Sanksi;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA Kab. Garut No.10 Tahun 2008.pdf

PERDA Kab. Garut No.10 Tahun 2008 (Lampiran).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 09 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda Selayar Nomor 9 Tahun 2008.pdf

RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2008/No.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan ketertiban dalam hubungannya dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi yang sangat mempengaruhi perkembangan dunia usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha-usaha di bidang industri dan perdagangan; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, salah satunya adalah pemberian izin usaha yang dapat dikenakan retribusi, yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial dalam bentuk Retribusi Daerah; c. bahwa peraturan yang ada tentang Retribusi pemberian izin tersebut belum ada peraturannya secara khusus; d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimaan dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok_pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 7. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3596); 3 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/MDag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Selayar. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. 6. Badan adalah sekelompok orang dan / atau yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. 7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi. 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 10. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, modal kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang / jasa. 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 12. Surat Izin Perindustrian yang selanjutnya disebut Tanda Daftar Industri (TDI) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perindustrian. 13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan kepada perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan. 14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda pengesahan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran gudangnya. 5 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Indusri, Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II LEMBAGA PELAKSANA Pasal 2 (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah SKPD yang menangani Urusan Perindustrian dan Perdagangan. (2) Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan; b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan yang prima; c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini. 6 BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan perdagangan. Pasal 4 Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin. Pasal 5 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 (1) Pemungutan retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi golongan usaha, dan perolehan surat izin usaha. (2) Klasifikasi / golongan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9 (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : a. Tanda Daftar Industri Dengan investasi : 7 a. 5 sampai dengan 50 juta Rp. 150.000,- b. di atas 50 juta sampai dengan 100 juta Rp. 300.000,- c. di atas 100 juta sampai dengan 200 juta Rp. 500.000,- d. di atas 200 juta sampai dengan 300 juta Rp. 750.000,- e. di atas 300 sampai dengan 400 juta Rp. 1.000.000,- f. di atas 400 juta sampai dengan 500 juta Rp. 1.250.000,- g. di atas 500 jutas Rp. 2.500.000,- b. Usaha Perdagangan 1. Untuk SIUP Kecil dengan modal kurang dari 200 juta : a. Perorangan Rp. 100.000,- b. Koperasi Rp. 50.000,- c. BUMN/BUMD Rp. 200.000,- d. CV, Fa Rp. 200.000,- e. PT Rp. 250.000,- 2. Untuk SIUP Menengah dengan modal di atas 200 juta sampai dengan 500 juta : a. Perorangan Rp. 125.000,- b. Koperasi Rp. 75.000,- c. BUMN/BUMD Rp. 225.000,- d. CV, Fa Rp. 225.000,- e. PT Rp. 275.000.- 3. Untuk SIUP Besar dengan modal di atas 500 juta : a. Perorangan Rp. 150.000,- b.Koperasi Rp. 100.000,- c. BUMN / BUMD Rp. 250.000,- d. CV, Fa Rp. 250.000,- e. PT Rp. 300.000,- 4. Setiap tahun harus dilakukan pendaftaran ulang dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25% dari SIUP yang berlaku. 5. Setiap perusahaan yang akan membuka cabang, perwakilan, agen, distributor dan sub distributor dikenakan biaya administrasi : a. Cabang Rp. 300.000,- b. Perwakilan Rp. 150.000,- c. Distibutor Rp. 250.000,- d. Sub Distributor Rp. 200.000,- e. Agen Rp. 100.000,- f. Usaha lain yang sesuai Rp. 250.000,- (2) Besarnya tarif retribusi setiap perusahaan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah sebagai berikut : a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 300.000,- b. Koperasi (KOP) Rp. 100.000,- c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 200.000,- d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 200.000,- e. Perusahaan Perorangan (PO) Rp. 100.000,- f. Bentuk Perusahaan Lain (BUL) Rp. 250.000,- 8 (3) Setiap perusahaan asing yang mendirikan cabang, kantor perusahaan, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (4) TDP wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya administrasi sebesar biaya yang ditetapkan pada ayat (2) tersebut di atas; (5) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,-; (6) TDG setiap tahunnya dilakukan pendaftaraan ulang dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25 % dari biaya yang ditetapkan pada ayat (5) tersebut di atas. BAB VII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Apabila terjadi perubahan perusahaan khususnya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) yang berakibat perubahan klasifikasi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan atau Golongan Usaha, maka akan diadakan penyesuaian tarif retribusi. (2) Besarnya penyesuaian tarif retribusi yang dibayarkan adalah selisih perbedaan tarif retribusi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan awal dengan Surat Izin Perindustrian dan Perdagangan yang akan diterbitkan. (3) Penyesuaian Tarif tidak berlaku bagi perusahaan yang memperkecil (penurunan) klasifikasi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan / Golongan Usaha sebagai akibat adanya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) namun dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas SIUP yang akan diterbitkan. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat tersedianya pelayanan pemberian izin usaha. (2) Masa Retribusi untuk Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan : a. penerbitan TDI dan SIUP adalah sekali selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya; b. penerbitan TDP dan TDG adalah sekali selama 5 (lima) tahun; c. pendaftaran ulang TDP adalah sekali dalam 5 (lima) tahun; d. Pendaftaran ulang TDG adalah sekali dalam satu tahun. 9 BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut oleh SKPD dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 10 (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangundangan lainnya. BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN Bagian Kesatu Penyelesaian sengketa Pasal 19 (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan dengan koordinasi instansi-instansi terkait (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri. Bagian Kedua Penyidikan Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; 11 c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI PEMBIAYAAN Pasal 22 Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar. 12 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2008.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Download file:

Perda nias selatan no. 8 thn 2008_ok.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT