Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008

Surat Izin Usaha Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Kewenangan Pembinaan, Persyaratan Penerbitan SIUP, Tata Cara Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan, Tata Cara Permohonan SIUP Yang Hilang Atau Rusak, Pelaporan, Sanksi, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Retribusi, Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

08 April 2008

Tanggal Pengundangan

09 April 2008

Tanggal Berlaku

09 April 2008

Sumber

LD.2008/NO.11

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2008 No 11_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Usaha Perdagangan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan kepada masyarakat dunia usaha ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) perlu dilakukan peninjauan kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Penyaluran Perusahaan (Bedrijfs Reglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938:86); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Kewenangan Pembinaan, Persyaratan Penerbitan SIUP, Tata Cara Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan, Tata Cara Permohonan SIUP Yang Hilang Atau Rusak, Pelaporan, Sanksi, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Retribusi, Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabut. 34 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521