Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (11) perlu menetapkan Perbup Tentang penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.
dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO. 33 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP NO. 41 Tahun 2012; PP NO. 95 Tahun 2012;PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permen Pertanian No. 13/Peementan/OT.140/1/2010; Permen Pertanian No. 11 Tahun 2020; Perda Kab. Karawang No. 5 Tahun 2022; Perbup Karawang No. 73 Tahun 202.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendirian rumah Pohon Hewan, Sumber Daya Manusia, Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Perizinan Perusahaan, retribusi Daerah, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 397 Tahun 2023
Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU NO. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 67 Tahun 2021; Permenkes No. 67 Tahun 2016; Permen Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Karawangan No. 1 tahun 2023.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, RAD Penanggulangan TB, Penegakan Diagnosis TB, Pelaksanaan Koordinasi Dan Jejering Kerja Kemitraan, Pembiayaan, sanksi Administrasi, dan Ketntuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
65 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 337 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) Perda No. 17 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2019 tentang penanggulangan pengendalian Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immun Deficiency Syndrome.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU NO. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; Permenkes No. 52 Tahun 2017; Permenkes No. 23 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 17 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Promosi Kesehatan, Kerjasama Pencegahan HIV Aidis Dengan Pihak Terkait, Pengendalian HIV Dan AIDIS, Pemeriksaan Diagnosis HIV, Dukungan Dan Pelindungan Terhadap ODHIV, Penghargaan, Kewajiban, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 306 Tahun 2023
penanggulangan - penyakit - menular - tertentu - berpotensi - dapat - menimbulkan - kejadian - luar - biasa - wabah - dan - atau - kedaruratan - kesehatan - masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tertentu yang Berpotensi Dapat Menimbulkan Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2022Maka perlu menetapkan Perbup tentang penanggulangan penyakit menular tertentu yang berpotensi dapat menimbulkan kejadian luar biasa wabah dan atau kedaruratan kesehatan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 1991; Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014; Permenkes No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Menagtur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis Penyakit Menular Berpotensi Menimbulkan KLB Wabah Dan Atau Kedaruratan Masyarakat, Startegi Dan Penyelenggaraan, Imunisasi, Promosi Kesehatan, Pengobatan Dan Profilaksis, karantina Dan Isolasi, Pemusnahan Penyebab Penularan Penyakit, Pengurusan Jenasah, Komunikasi Risiko , Peran Serta Masyarakat, Sumber Daya Kesehatan, Koordinasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
27 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 305 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perbup tentang tata cara menyelenggarakan pengendalian Vektor dan Binatang pembawa penyakit.
dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Uu No. 17 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 1991; Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014; Permenkes No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengendalian vektor, Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit, Penerapan PHBS Dalam Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Standar Buku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 304 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Imunisasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perbup tentang pelanggaran Imunisasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 1991; Peraturan Pelaksanaan PP NO. 66 Tahun 2014; Permenkes No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Upaya Kebijakan dan Strategi, hak Dan Kewajiban, Jenis Imunisasi, Penyelenggaraan Imunisasi Program, Imunisasi Kejar, Pemantauan Dan Penanggulangan Kipi, Sertifikasi Imunisasi, Kementrian Lintas Sektor Dan Peran Serta Masyarakat, Monitoring Evaluasi Dan Pencatatan Pelaporan, Penghargaan, Pendanaan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 196 Tahun 2023
PEMBENTUKAN - KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - UNIT - ORGANISASI - BERSIFAT - KHUSUS - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - MALANGBONG - PAda - dinas - kesehatan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 196, BD 2023/196
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Garut No. 2023, erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Gartu No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2023; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Garut No. 194 Tahun 2023.
Peraturan Ini Merngatur Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong Pada Dinas Kesehatan yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Bidang Tugas Unsur-Unsur UOBK Malangbong, Pengawasan dan Pelaporan, Kepegawaian, Otonomi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2023; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Garut No. 194 Tahun 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 195 Tahun 2023
PEMEBENTUKAN - KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - UNIT - ORGANISASI - BERSIFAT - KHUSUS - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - DR - SLAMET - GARUT - PADA DINAS - KESEHATAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 195, BD 2023/195
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr.Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2023; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Garut No. 194 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Bidang Tugas Unsur-unsur UOBK RSUD dr, Slamet Garut, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengawasan dan Pelaporan, Kepegawaian, Otonomi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2023; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Garut No. 194 Tahun 2023.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 138 Tahun 2023
PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
KABUPATEN ENREKANG
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan
pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu
Kabupaten Enrekang, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum
Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
ten tang Pedoman Pelaksanaan Program J aminan
Kesehatan Nasional; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018
tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam
Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan;
11. Keputusan Bupati Nomor 322/KEP/IV /2022 tentang
Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Massenrempulu Kabupaten Enrekang;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : PEMANFAATAN PENDAPATAN
BAB V : KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
