Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 75 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara Dan Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya
Diubah dengan :
PP No. 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34,No. 38, No. 39, No. 40, No. 41 dan No. 43 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-Kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan/Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk bersubsidi sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/0T.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR. 140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Kebutuhan Pupuk Bersubsidi
Bab IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Bab V Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam
Untuk Musim Tanam Tahun 2023/ 2024
ABSTRAK:
a. bahwa guna memberikan rasa keadilan dalam hal
Pengaturan Pola Tanam terutama dari segi ketersediaan
air dan keadaan lingkungan lainnya sehingga
meminimalisir kegagalan panen;
b. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara
efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan
direncanakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya
para petani, maka perlu disusun PedomqTI Pengaturan
Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam;
c. bahwa guna memberikan arah dan land&san hukurn
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
untuk musim tanam tahun 2023/2024 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c ,perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
untuk Musim Tanam Tahun 2023/2024.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur suatu pembakuan dari jenis tanam yang harus
ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu, ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis
tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi
tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan
berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang
bersangkutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Kandang Ternak Babi di Kawasan Pemukiman Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
Bahwa penataan bangunan kandang ternak babi di kawasan pemukiman harus memperhatikan kawasan pengembangan sub sektor peternakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika, dan dilaksanakan secara tertib dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan kandang agar menjamin kesehatan peternak dan warga sekitar lingkungannya sehingga perlu menetapkan peraturan bupati tentang penataan kandang ternak babi di kawasan pemukiman Kabupaten Mimika.
UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; Permendagri No. 24 Tahun 2006; PermenPU No. 30/PRT/M/2006; Permendagri No. 01 Tahun 2007; PermenPU No. 24/PRT/M/2007; Permendagri No. 120 Tahun 2018; PermenPUPR No. 28/PRT/M/2015; PermenPUPR No. 04/PRT/M/2017
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penataan kandang ternak babi di kawasan pemukiman Kabuoaten Mimika dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendelegasian wewenang pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta upaya penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat kepada Dinas terkait. Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengembanganusaha dan/atau kegiatan peternakan babi. Dalam peraturan ini diatur mengenai sistem perkandangan, kemudian rekomendasi dan perizinan untuk pembangunan kandang ternak babi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan Berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi; bahwa penganeknragaman konsumsi pangan sampai sant ini bclum mencapai kondisi yang optimal, yang didirikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganekargaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Guberur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2009.
PEMBENTUKAN - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH - BALAI PEMBIBITAN TERNAK - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Fungsi pembinaan produksi dan peredaran benih, bibit ternak di wilayah sumber bibit sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan dan penetapan standar mutu bibit ternak pada DInas Perkebunan dan Peternakan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pembibitan Ternak;
Berdasarkan surat persetujuan Gubernur Jambi No. S-061/108/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan UPTD pada Kab. Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan UPTD Balai Pembibitan ternak Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Perbup Ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
Dengan berlakunya Perbip ini, Perbup No. 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
bahwa pembangunan bidang pertanian bertujuan untuk
meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis,
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam secara
efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan
pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan
khususnya para petani dan rakyat pada umumnya, perlu
mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam
bagi petani; bahwa dalam rangka pelaksanaan pola tanam dan rencana tata
tanam bagi petani perlu mengatur pedoman pola tanam dan
rencana tata tanam Tahun 2023-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana
Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2023-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembagian Golongan Sawah, Waktu Tanam, Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam, Sistem Pembagian dan Pemberian Air Irigasi, Koordinasi dan Pelaksanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 40, BN 2018/KEMENDAG.GO.ID : 64HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
