ArsipTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Cirebon No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
ABSTRAK:
a. bahwa dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat
sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan dan
penyediaan arsip sebagai sumber informasi dari
penggunaan teknologi terhadap kegiatan kearsipan;
b. bahwa dalam rangka upaya pengelolaan arsip berbasis
informasi teknologi dapat memberikan pengaruh terhadap
kecepatan dan kepetepatan mengolah, menyimpan dan
menemukan kembali dan menyajikan informasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Berbasis
Informasi Teknologi dilingkungan Pemerintah Kota
Samarinda.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. bertujuan agar terwujudnya pengelolaan arsip bebasis
Informasi Teknologi secara tertib, sehingga menciptakan keseragaman, efisiensi
dan efektivitas dalam penataan arsip dan memudahkan penemuan kembali arsip
sebagai bahan bukti pertanggung jawaban nasional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
4 hlm. 14 lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (Perwali) tentang KLASIFIKASI ARSIP
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Klasifikasi Arsip.
UU No. 11 Tahun 2008 telah diubah dengan No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 28 tahun 2012; Per ANRI No. 19 Tahun 2012; Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016; Perwali No. 1399 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur tentang Klasifikasi Arsip yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, dan Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
UU No. 11 Tahun 2008 telah diubah dengan No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
6 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.78 Tahun 2012, Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2015, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemeliharaan; Penggunaan Arsip Inaktif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.24 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Perka Kepala ANRI No.19 Tahun 2012, Permendagri No.78 Tahun 2012, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Tata Kearsipan; Ruang Lingkup; Pengurusan Surat; Pemberkasan; Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip; Penyusutan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Peraturan Walikota ini memiliki 12 halaman dan 72 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
bahwa pada setiap Organisasi Perangkat Kerja di Pemerintah Daerah, terdapat arsip diselamatkan untuk menjamin kelangsungan organisasi;
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelamatan arsip vital di Pemerintah Daerah dikelola dengan baik dan benar perlu pengelolaan arsip vital;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Wall Kota tentang Pedoman Pengelolaan Vital;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956,Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALl KOTA INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL. DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PENGELOLAAN ARSIP VITAL
3. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN
4. PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 42 Tahun 2019
kedudukan - susunan organisasi - tugas - dan - fungsi
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Bd No 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH.
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dalam tugas pokok dan fungsi, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah.
Uu No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 43 Th 2007; UU No 43 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 ygtelah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 28 Th 2012; PP No 24 Th 2014; PP No 18 Th 2016; Perda No 8 Th 2016.
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa berdsrkan ketentuan dalam pasl 1 ayat (42) peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Th 2017 tentang Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib di lakukan terhadap suatu jenis arsip ditetapkan dengan peraturan wali kota.
UU Ri No 15 Th 1999; UU Ri No 43 Th 2009; UU Ri No 5 Th 2014; UU Ri No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 101 Th 2000; PP No 28 Th 2012; Permendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 18 Th 2015; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. Ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 3. Penggunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peyelamatan arsip daerah sebagai bukti autentik penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oeh perangkat daerab /unit kerja selaku bahwa agar dalam penyusutan secara teratur dan terarah arsip perlu dapat diatur dilakukan pedoman penyusutan arsip;
bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wali Kota tentang Pedoman Penyusutan Arsip; Peraturan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016,
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PENYUSUTAN ARSIP
3. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
