Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.170 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 24 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan - Badan Pemerintah Daerah

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN PEMERINTAH DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan - Badan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerima Surat dart Gubemur Lampung Nomor 060/1798/07/2020 tanggal 16 Juni 2020 hal Penjelasan Fasilitasi tentang Penataan Perangkat Daerah
UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.11 Tahun 2019, PERDA No.16 Tahun 2016, PERBUP No.44 Tahun 2016, PERBUP No.45 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
Halaman 10

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 24 Tahun 2021

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Singkawang No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Mengubah :

PERWALI Kota Singkawang No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Download :
PERWA_024 2021 ocr.pdf

Abstrak

SOTK

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2021/NO.24 LL Kota Singkawang : 42 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan mengenai urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, fungsi dan susunan organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Kota Singkawang, sehingga selaras dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata KerjaDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.12 Tahun 2001; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permensos No.14 Tahun 2016; Permen PPPA No.9 Tahun 2016; Permenpan rb No.1 Tahun 2020; Kepmendagri No.050-3708; Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kedudukan; Struktur Organisasi; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Jabatan Perangkat Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
41 HLM DAN 1 HLM LAMPIRAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015

Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Download :
LD 7 PERDA 24 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

pembentukan-pemerintah-desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2016/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran DaerahKabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat tentang pembentukan; organisasi pemerintah desa; kedudukan, tugas pokok dan fungsi pemerintah desa; tata kerja; pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2016.
29 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 24 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
24. PERBUP NO. 24 THN 2022.pdf

Abstrak

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah w a be r d a sarkan ke t e ntuan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe raturan Me n t eri Pe nda y a gu naan A p arat u r N egara d an Ref o r m asi B ir o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S t ruktu r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe n yede rhanaan B ir o krasi, peru bahan o r g anisas i p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n h as il pen yederhana an S trukt u r O r g anisasi di t e t apkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t en t uan pe ratu r an pe rundang- undan gan ; b . b ahw a d a l am rangka mewu j u dkan tata kelol a pemerin t ahan y an g e f e kt i f d an e f i s ie n gu na meningkatkan ki ne r j a pemerin t ahan d an pel a y anan p ubli k di lingkun gan i nstans i Pemerin t ah K abupat e n M una per lu dilakukan pe n yede rhanaan bi r o krasi; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan k ebi j akan pe n yede rhanaan bir o krasi di l ingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g anisas i dan tata kerj a D inas Perpustakaan d an Ke arsipan K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimban g an seb a gaimana dimaksud p a da huruf a , hur uf b d an huruf c, pe r l u mene t a p kan Pe ratu r an B upa ti M una t e nt an g O r g anisas i d an T ata Kerj a Dinas Perpustakaan d an Ke ars i p an K a b upat e n M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara Repub lik I ndo nes ia T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndan g Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembentukan D a e rah Ti ngkat II di S ula we s i ( Lembaran N eg ara Republi k I ndon e s i a T ahun 1 959 Nomo r 74, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 1 Nomo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Re publi k I ndon e s i a N omo r 5 234 ) seb a gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndang Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 83, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntang Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara R epublik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana t elah diubah bebe rap a kali te rakhi r den g an U ndang-Undang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A dmini stras i Pe merintahan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T a mbahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 560 1) seba gaimana t elah diubah de n gan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lemb aran N egara Republik I ndon e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i ntah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah diubah de n gan Pe rat u r an Peme r i n t ah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo nes ia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerintah Republik I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe n yelen gg araan Pemerint ah D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran Ment eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 te ntan g Pe mbe nt ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Repub li k I ndo ne s ia T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana telah diubah den gan Pe ratu ran Me nt eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ratu ran M e nt eri D alam N egeri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe ratu ran Ment e r i Pe nd a y agu naan A paratur Negara dan Re f o rmasi Bir o kras i Republik I ndone s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n ye taraan Ja batan Administras i k e D alam Ja b atan F ungsional ( Beri ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pe nda y agu naan Aparatu r Neg ara d an Re f o rmasi B ir okras i Republik I ndones i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yede r hanaan S tr uktu r O r ganisas i p a d a I nstansi Pemerintah U nt uk Pe n yederhanaan B irokras i ( Beri ta N egara Re pub lik I ndo nes i a T ahun 2 021 Nomo r 5 46 ) ; 1 1. Pe r atu ran K epala Perpust akaan N as io nal Republik I ndo ne s i a N omo r 1 0 T ahun 2 0 1 6 Te nt ang Pedoman N omenk l atu r D inas Pe r pustakaan D a e rah ( Beri ta N egara Repub lik I ndo nesia T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 385 ) ; 1 2. Pe raturan Kepa l a Ar s i p N as io nal Repub lik I ndone s i a N omo r 30 T ahun 2 0 1 6 Te n t ang Pe doman Nomenklatu r Pe rangkat D a erah U r usan Peme r i n t ahan Bidang Ke ars ipan ( Berita N eg ara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 345 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 te ntang Pembe ntukan dan S us unan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Lembaran D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana tel ah di ubah dengan Pe raturan D a e rah K a bupaten M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2, T ambahan Lembaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 24 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pontianak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perwa_Kota_Pontianak_NO_24_Tahun_2010 ocr.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2010/NO.24, LL KOTA PONTIANAK: 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dilakukan perubahan nomenklatur Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwa No. 62 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2010.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 24 Tahun 2018

PEMBENTUKAN UPTD PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 24 Tahun 2011

Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PW24-2011 edit searchable.pdf

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2011/No.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membina , menata dan mengembangkan aktivitas dan pecan serta masyarakat dalam suatu Organisasi Kemasyarakatan yang mencakup manajemen, kegiatan program dan aspek-aspek teknis organisasi; bahwa dalam rangka melalcsanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan agar keberadaannya yang berada dalam lingkup Wilayah Kota Banjarbaru dapat dipertanggungjawabkan sesuai Surat Edaran atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 Nopember 2007 Perihal Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, perlu diatur Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan umum administrasi mengenai pembentukan dan tata cara pemberitahuan serta persyaratan teknis tertentu mengenai bentuk, ukuran dan pemasangan atribut organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru Dengan Sistematika; Ketentua Umum; Syarat Administrasi Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan; Fungsi, Hak dan Kewajiban; Keanggotaan dan Kepengurusan; Papan Nama, Lambang dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan; Pembinaan; Pembekuan dan Pembubaran; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2011.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2018

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PRODUKSI BENIH TIPE A PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

ORGANISASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2018/NO.24, TBD NO.24, LL KAB.KETAPANG: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PRODUKSI BENIH TIPE A PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pertanian
UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 tahun 2017, Perda No.10 Tahun 2016, Perbup No.60 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan jabatan Fungsional; tata kerja; eselonering; pengangakatan dalam jabatan; pembiayan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
7 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2015

Kementerian Sekretariat Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara

Mencabut :

PERPRES No. 80 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara
PERPRES No. 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara

Download :
Perpres Nomor 24 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Download :
UU 24 Tahun 2011.pdf

Abstrak

badan-penyelenggara-jaminan-sosial

2011

Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2011/No. 116, TLN No. 5256, LL SETNEG: 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ABSTRAK:

bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati- hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta; bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP 3. STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN 4. FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN 5. PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN 6. ORGAN BPJS 7. PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI 8. PERTANGGUNGJAWABAN 9. PENGAWASAN 10. ASET 11. PEMBUBARAN BPJS 12. PENYELESAIAN SENGKETA 13. HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN 14. LARANGAN 15. KETENTUAN PIDANA 16. KETENTUAN LAIN-LAIN 17. KETENTUAN PERALIHAN 18. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan b. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 69 menyatakan : Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Direksi. Keanggotaan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antarlembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
68

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 13 PERBUP NOMOR 77 TAHUN 2016, MAKA PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PEMBENTUKAN UPTD UU 12/1950 UU 12/2011 UU 5/2014 UU 23/2014 PP 18/2016 PERPRES 87/2014 PERMENDAGRI 80/2015 PERMENDAGRI 12/2017 PERDA 9/2016 PERBUP 77/2016 PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN PEMBENTUKAN UPTD
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.