Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.778 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.06/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Diubah dengan
  1. PMK No. 209/PMK.06/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
  2. PMK No. 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Mengubah
  1. PMK No. 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Download file:
5~PMK.06~2019Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.06/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Diubah dengan
  1. PMK No. 5/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
  2. PMK No. 209/PMK.06/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
  3. PMK No. 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Download file:
PMK Nomor 21 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Download file:
PMK Nomor 10 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Mencabut
  1. PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Download file:
2013 PMK 13.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 51/PMK.07/2016 tentang Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Download file:
2013 PMK 27.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 220 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN
Download file:
PMK Nomor 210 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak DIkenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 58 Tahun 2024 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan da/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Download file:
PMK Nomor 147 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.02/2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Download file:
PMK Nomor 58_PMK.02 Tahun 2008.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Perma No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Download file:
Perma Nomor 3 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan