Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.538 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

Download file:

Permenpan No 19 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penggerakan Swadaya Masyarakat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2022.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

Abstrak

Arsip Kebijakan Pemerintah

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 7 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman

Download file:

1 tahun 2023.pdf

pedoman-kebijakan

2023

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi NO. 1, BN 2023 (364) : 22 hlm

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021-2025; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, perlu diatur tata cara penyesuaian rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021 - 2025; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tata cara penyesuaian rencana aksi KKI dan tim koordinasi nasional.

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
22 hlm

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

pmmarves001_2021.pdf

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2011

Download file:

Permentan Nomor 14 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PermenPU13-2013.pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 63 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Kebijakan Pemerintah

Download file:

P.63-2019 RENSTRA KLHK.pdf

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 - KEMENTERIAN LHK

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 63, BN. 2019/1345 (29 hlm)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019, sudah berakhir masa berlakunya sehingga perlu diganti
UU No 41 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2009; PP No 44 Tahun 2004; Permen LHK No P.18/MENLHK-II/2015; Permen Bappenas No 5 Tahun 2019; dan Permen LHK No P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPT lingkup Kementerian dalam menyusun rencana strategis Tahun 20202024.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
Permen LHK No P.40/MENLHK-II/2015
29

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut A

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Kebijakan Pemerintah

Download file:

P.60-2019 EKOSISTEM GAMBUT.pdf

Tentang TATA CARA PENYUSUNAN - PENETAPAN - PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT - KEMENTERIAN LHK

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 60, BN.2019/ 1343 (41 hlm)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut A

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
UU No 32 Tahun 2009; PP No 71 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2015; dan Permen LHK No P.18/MENLHK-II/2015.
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; b. penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; c. perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; d. pemantauan dan evaluasi; dan e. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
41

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 57 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Perpajakan Kebijakan Pemerintah

Download file:

P.57-2019 WAJIB PAJAK LHK.pdf

PELAKSANAAN KONFIRMASI - STATUS WAJIB PAJAK - BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN LHK

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 57, BN.2019/1495 (10 hlm)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti
UU No 6 Tahun 1983; UU No 5 Tahun 1990; UU No 31 Tahun 1999; UU No 41 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2009; PP No 6 Tahun 2007; PP No 24 Tahun 2010; PP No 36 Tahun 2010; PP No 28 Tahun 2011; PP No 104 Tahun 2015; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 7 Tahun 2015; Permen LHK No P.18/MENLHK-II/2015; dan Permen LHK No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan KSWP terhadap Layanan Publik Tertentu dan bertujuan untuk memberikan acuan dan prosedur standar dalam pelaksanaan KSWP terhadap Layanan Publik Tertentu.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Permen LHK No P.75/MENLHK-SETJEN/2015
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.