PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

Menemukan 2.529 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/P/M.KOMINFO/6/2007 Tahun 2007
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/P/M.KOMINFO/6/2007 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenkominfo No. 27/P/M.KOMINFO/6/2007 Tahun 2007 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    PMK 171/PMK.05/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015
Diubah dengan :
  1. PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Mencabut :
  1. PMK Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 Tahun 2007
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi Dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2007 Tahun 2007
Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Departemen Pekerjaan Umum

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PUPR No. 26 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/KPTS/1996 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.05/2007
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Mengubah :
  1. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
  2. PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2007
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 156/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan,Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2007
Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.04/2007
Audit Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
Diubah dengan :
  1. PMK No. 148/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit Di Bidang Kepabeanan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31/M Tahun 2007
-

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan