Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.241 peraturan dalam 0,128 detik

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BSSN No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal

Download file:

[SALINAN]-Peraturan-BSSN-...ahun-2023_signed.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi - Struktur Organisasi

2023

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 5, BN 2023 (769) : 6 hlm.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal

ABSTRAK:

a. mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien guna meningkatkan kinerja, serta sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi Badan Siber dan Sandi Negara dan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan tugas dan fungsi, organisasi, serta tata kerja unit pelaksana teknis Balai Deteksi Sinyal; b. penataan tugas dan fungsi, organisasi, serta tata kerja Balai Deteksi Sinyal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021
Kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; jabatan

CATATAN:

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019
7

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Yang Berada Di Bawah Pembinaan Badan Siber Dan Sandi Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan BSSN No. 1 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BSSN No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSSN No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara

Mencabut

Peraturan BSSN No. 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 12 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Museum Sandi

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSSN No. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sandi

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSSN No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Download file:

Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 3, BN. 2018 No. 286, jdih.lipi.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi serta prosedur tata kerja; b. bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemerantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi sehingga Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokoler, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 248);
Mengatur tentang: a. Susunan Organisasi KPK b. Pimpinan KPK c. Sekretariat Jenderal KPK d. Deputi Bidang Pencegahan e. Deputi Bidang Pendidikan f. Deputi Bidang Informasi dan Data g. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat h. Pendukung Tugas Pimpinan i. Tim Penasihat j. Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
mencabut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi,
98 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT