Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.137 peraturan dalam 0,794 detik

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2017

Pedoman Pemberian Cuti Pegawai

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Perka BATAN Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021

PEMBENTUKAN BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO. 3 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa guna mengembangkan invensi dan inovasi di daerah serta bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
Mengingat: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI, MEKANISME PENGELOLAAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
13 halaman

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021

Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pengadaan Barang/Jasa Desa Badan Usaha Milik Desa

Download :
Nomor 3 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perda-no.3-th-2012.pdf

Abstrak

rencana pembangunan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. SINTANG: 30 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1974, UU No.5 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1990, UU No.3 Tahun 1992, UU No.25 Tahun 1992, UU No.20 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.21 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 202, PP No.68 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.17 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.20 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2009, UU No.4 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2009, UU No.22 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.43 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 1993, PP No.4 Tahun 2001, PP No.20 Tahun 2004, PP No.21 Tahun 2004, PP No.44 Tahun 2004, PP No.45 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, PP No.6 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.2 Tahun 2008, PP No.26 Tahun 2008, PP No.47 Tahun 2008, PP No.76 Tahun 2008, PP No.8 Tahun 2008, PP No.10 Tahun 2010, PP No.15 Tahun 2010, PP No.17 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2010, PP No.20 Tahun 2010, PP No.22 Tahun 2010, PP No.23 Tahun 2010, PP No.24 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010,Perpres No.5 Tahun 2010, Perpres No.3 Tahun 2012, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.6 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip, dan Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 26 halaman dan 4 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Download :
Perda-No-03-tahun-2013-Muba.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-ORGANISASI-TATA-KERJA-DINAS-DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Nomenklatur Dinas, Bidang, Sub Bagian dan Seksi yang ada dalam Perda No. 5 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsinya dan perkembangan dinamika zaman, karena itu harus diubah, sehingga perlu membentuk Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2014

Irigasi

Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
IRIGASI_RAPERDA_3_TH._2014_.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 2 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP_3_TH_2016.pdf

Abstrak

honorarium

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 2 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, perlu mengatur keikutsertaan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam program dimaksud; b. bahwa besaran honorarium pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak dan ketentuan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2) . Pengaturan meliputi antara lain: perubahan besaran honorarium,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.
merubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
jumlah 4 halaman

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1981

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1981.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1974

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1974.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
8166PERGUBNO.3pdf.pdf

Abstrak

TARIF - PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - BALAI LABORATORIUM KESEHATAN - PROVINSI JAMBI

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2016/NO.3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI

ABSTRAK:

Dalam dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; Berdasarkan Penjelasan Pasal 346 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan yang dimaksud dalam ”badan layanan umum daerah” adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya; Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD mengatur penetapan tarif layanan BLUD dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permenkes No. 37 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2008 sebagaiaman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 6 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2013.
Pergub ini mengatur mengenai Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi, meliputi: Nama Objek, Subjek dan Golongan Tarif; Ruang Lingkup Pelayanan; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif; Konsultasi Pemeriksaan Laboratorium; Pemeriksaan dan Pemberian Surat Keterangan Bebas Narkoba; Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; Tata Cara Pemungutan; Pengelolaan Penerimaan LABKES.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2016.
Hal-hal yang belum diatur dalam Pergub ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD
12 hlm.; Lampiran 10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.