Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai penyelenggaraan dan unsur SPIP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2010/NO.24 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan Pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2005; Perda No. 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pengendalian, penyelenggaraan SPI Pemprov, penguatan efektivitas penyelenggaraan SPI, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2010.
8 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / OrganisasiStruktur OrganisasiStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Struktur Organisasi - Standar / Pedoman
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 51, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 57
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Guru Dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009, perlu menetapkan PERGUB
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan PPGTK
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap PPGTK
12 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BD.2010/NO.23 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Guna ketertiban dan kelancaran penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemprov Sumsel diperlukan adanya suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baik. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 20005; PP No. 29 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; Keppres No. 42 Tahun 2002; Kepmendagri No. 153 Tahun 2004; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 12 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2009; Perda No. 5 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2010.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 50 Tahun 2010
Pelayanan Kesehatan Khusus Paru Pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 50, BD.2010/NO.50
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus Paru Pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru
ABSTRAK:
a. bahwa Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru telah mendapatkan izin
operasional sementara sebagai Rumah Sakit Paru Respira Nomor
445/3677/V.2 tanggal 4 Mei 2010;
b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Paru Respira, dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya kesehatan Paruparu perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Khusus
Paru pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Khusus Paru Pada Balai Pengobatan Penyakit Paruparu
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2008;
Materi Pokok: mengatur mengenai Materi Pokok: mengatur mengenai
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 50, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 56
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009, perlu menetapkan PERGUB
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga
13 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2010
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 80 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BD.2010/NO.3 SERI G
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas Dan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan Pergub No. 80 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 telah diatur mengenai tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, pakaian dinas dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel. Sehubungan dengan terjadinya kenaikan atau penyesuaian tarif premi asuransi kesehatan dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan/pengaturan mengenai tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 27 Tahun 2004; Perda No. 5 Tahun 2010; Pergub No. 80 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan ketentuan mengenai tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas Dan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
4 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur Negara - Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 55
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Formasi Jabatan Fungsional Umum Pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2009 dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 16 Th. 1994; PP No. 41 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 69 Th. 2009; Pergub No. 94 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai maksud dan tujuan; nama jabatan dan peralatan kerja; pengisian formasi jabatan fungsional umum dan penggunaan peralatan kerja Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai peralatan kerja teknis di luar peralatan kerja umum yang telah diatur dalam Peraturan Gubemur ini
17 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 49 Tahun 2010
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERGUB Prov. DIY No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
Mencabut
PERGUB Prov. DIY No. 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
PERGUB Prov. DIY No. 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49, BD.2010/NO.49
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit
Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Gerai Investasi pada Badan
Kerjasama dan Penanaman Modal ditetapkan menjadi Gerai Pelayanan
Perizinan Terpadu;
b. bahwa dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rincian
Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan
Kerjasama dan Penanaman Modal yang telah diatur dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan
Kerjasama dan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan
Penanaman Modal, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan
Kerjasama dan Penanaman Modal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Organisasi; Rincian Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur DIY No. 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
Jumlah Halaman: 20 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2010/NO.2 SERI G
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perizinan Kegiatan Penelitian/Survei Di Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d Pergub No. 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumsel, perlu menetapkan Pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 33 Tahun 2007; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2010; Pergub No. 79 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum,perizinan kegiatan penelitian/survei, pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2010.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
