Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_10 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Abstrak
Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Download file:
Keputusan_Presiden_no_9 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1997
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penetapan Pelabuhan Laut Kabil Pulau Batam Sebagai Pelabuhan Alih Kapal
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_51 TH 1997.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 1996
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_90 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 1996
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Abstrak
Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Download file:
Keputusan_Presiden_no_89 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 71 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 17 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Mencabut
  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna
  2. KEPPRES No. 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna
Download file:
Keputusan_Presiden_no_71 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Kawasan Industri
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Kawasan Industri
  2. KEPPRES No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri
Download file:
Keputusan_Presiden_no_41 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penunjukan Dan Penetapan Kawasan Industri PT Bintan Inti Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_12 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 1994
• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu
Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_67 TH 1994.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 1994
• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu
Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_48 TH 1994.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan