Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 500 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN PRINGSEWU

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATE...I KAB. PRINGSEWU.pdf

PENYELENGGARAAN-BANTUAN-Hukum

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN PRINGSEWU

ABSTRAK:

a. bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepasitian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b. bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum 5. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum 6. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 7. Pendanaan 8. Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Anggaran 9. Pengawasan 10. Larangan 11. Sanksi 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
19 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 2 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Perda No.2 Thn 2015 ttg P... Waringin Timur .pdf

produk hukum

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB III PRODUK HUKUM DAERAH; BAB IV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN; BAB V PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN; BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI; BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI; BAB VIII PENYEBARLUASAN; BAB IX PENYAMPAIAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN KEPADA DPRD; BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA; BAB XI PEMBIAYAAN; BAB XII SANKSI; BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
76 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2015.pdf

Penyelenggaraan-Bantuan-Hukum-Kepada-Masyarakat-Miskin

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2015 /No. 2 , LL 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hokum kepada masyarakat miskin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 11 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang ruang lingkup bantuan hukum, mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, dan persyaratan serta tata cara pemberian bantuan hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PD2015-02.pdf

BANTUAN-HUKUM-UNTUK-MASYARAKAT

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, untuk itu Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan demi terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka guna penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat;
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
Materi Pokok Perda ini adalah: KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM, HAK DAN KEWAJIBAN, SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA, LARANGAN, PENDANAAN, SANKSI ADMINISTRASI, SANKSI PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015.
Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Bupati wajib menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur petunjuk teknis pemberian bantuan hukum untuk masyarakat
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 19 Tahun 2014

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

19 PERDA BANTUAN HUKUM.pdf

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2014/19,TLD NO.47, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum yang sedang mengalami masalah hukum. Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
12 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 06 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat Miskin

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Perda Sulteng 2014_06.pdf

bantuan hukum-masyarakat miskin

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2014/NO.57, TLD NO.43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa hak untuk dibela dan hak diperlakukan sama di muka hukum, adalah hak konstitusional setiap orang, dan pemerintah daerah, wajib memberikan perlindungan atas jaminan konstitusional dimaksud, sebagai salah satu wujud dari perlindungan hak asasi manusia; bahwa masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma; bahwa pengaturan atas penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma, memerlukan landasan hukum sebagai pedoman dan tertib administrasi bersama, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial dan prosedural; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagai salah satu wujud dari niat luhur para penyelenggara pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin menghapus diskriminasi bagi warganya dalam mengakses keadilan. Dengan kata lain, orang miskin, rakyat jelata, atau kaum papah sekalipun yang berada di wilayahnya, wajib di lindungi atau dibela, ketika mereka berhadapan dengan (kasus) hukum. Asas tidak ada biaya-tidak ada perkara, sudah saatnya di tinggalkan, karena dipandang bertentangan dengan asas keadilan dan kesempatan memperoleh akses keadilan untuk semua (Justice for all). Dan asas itu perlu diganti dengan berperkara secara cuma-cuma, kecuali bagi yang mampu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
17 halaman; Penjelasan 8 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

WALIKOTA PAREPARE 4 2014.pdf

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.5, TLD NO.105

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; bahwa dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, perlu didukung dengan keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terahdap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsal 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah.
MENGATUR TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014.
19 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

2014 4 Perda.pdf

Hukum adat

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma

ABSTRAK:

Hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional yang mengandung nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebudayaan masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. pelaksanaan hukum adat di Kabupaten Seluma menunjukkan kemunduran, mulai pudar dan dikesampingkan oleh masyarakat sehingga perlu segera ditumbuhkembangkan kembali
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah: UUD 1945, UU No. 3 Th, 2003; UU No. 32 Th. 2004; UU No. No. 12 Th. 2011; UU No. 38 Th. 2007; PP No. 72 Th. 2005; Permendagri No. 1 Th. 2014; Perda Kab. Seluma No. 15 Th. 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kompilasi hukum adat yang disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. Pendahuluan; b. Buku I tentang Perangkat Adat; c. Buku II tentang Hukum Adat Tana Serawai; d. Buku III tentang Adat Istiadat Tana Serawai; e. Buku IV tentang Budaya Tana Serawai; dan f. Buku V tentang Seni Tradisional Tana Serawai.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2014.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 ...NTASAN PELACURAN.pdf

PEMBERANTASAN - PELACURAN - PERBUATAN ASUSILA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA

ABSTRAK:

Pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan kesusilaan serta berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan bermasyarakat serta merendahkan harkat dan martabat manusia oleh karena itu perlu diberantas; Sampai saat ini peraturan yang menjadi dasar pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila belum cukup diatur dalam kebijakan hukum nasional maupun kebijakan daerah.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Perda No. 10 Tahun 2008.
Perda ini mengatur mengenai pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, meliputi: Tindak Pidana Pelacuran; Tindak Pidana Kesusilaan; Kewajiban Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi tindakan; tata cara pelaksanaan sanksi administrasi, diatur dengan Peraturan Walikota.
8 hlm.; Penjelasan 3 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pembentukan Peraturan Daerah

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

PERDA NO 2 TH 2014 TTG PE...TUKAN PERDA FULL.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2014.