Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 253 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Satu Data Indonesia

Download file:

Permen LHK Nomor 25 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Satu Data Kementerian Agama

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

PMA No. 1 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Satu Data Indonesia

Download file:

Permenkes Nomor 18 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Satu Data Indonesia

Download file:

Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Satu Data Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Satu Data Indonesia

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia

Download file:

Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

Perpolri No 4 Tahun 2022.pdf

SATU DATA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2022

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 4, BN. 2022 No. 310 / www.peraturan.go.id

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah dengan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar kementerian/lembaga melalui satu data Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung penerapan sistem layanan data dengan mengintegrasikan data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu data Indonesia; b. bahwa pengintegrasian data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu data Indonesia bersumber dari data satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam satu data Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
Penyelenggara satu data Polri terdiri dari Pengarah Data, Walidata dan Produsen Data. Pengarah data yaitu Kapolri, Walidata yaitu Divisi TIK Polri, Produsen data yaitu Satker pada tingkat mabes Polri dan Satker pada tingkat kewilayahan. Satu Data Polri diselenggarakan dengan kegiatan, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satu Data Polri dilakukan setahun sekali disampaikan oleh walidata data kepada pengarah data, evaluasi dilakukan oleh tim ahli.

CATATAN:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
13 halaman

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Abstrak

Satu Data Indonesia

Status Peraturan

Mencabut

Permen Ristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Permen Ristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
Permen Ristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan

Download file:

Permendikbudristek Nomor ...ata Dikbudristek.pdf

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

Peraturan BNPP Nomor 4 Tahun 2022.pdf

Satu Data - Pencarian - Pertolongan

2022

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 4, BN 2022 (1097): 12 hlm.; www.peraturan.go.id

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan

ABSTRAK:

Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh unit kerja dan/atau unit pelaksana teknis melalui penyelenggaraan satu data Indonesia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
UU Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 83 Tahun 2016; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; dan Peraturan BNPP Nomor 8 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur mengenai Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan. Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan adalah kebijakan tata kelola Data Pencarian dan Pertolongan yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Lampiran file: 12 hlm

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Satu Data Perpustakaan

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

Peraturan Perpusnas Nomor 10 Tahun 2021.pdf

SATU DATA PERPUSTAKAAN

2021

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 10, BN 2021 (1075): 13 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Satu Data Perpustakaan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan data perpustakaan di Indonesia perlu didukung perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dasr Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Perpres No. 39 Tahun 2019; dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang satu data perpustakaan. Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan: a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Perpusnas; b. mewujudkan ketersediaan Data Perpustakaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksnaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang Perpustakaan; c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data Perpustakaan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data di Perpustakaan Nasional; dan d. mewujudkan sistem Satu Data Perpustakaan.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Lampiran File; 13 Halaman

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

Peraturan Perpustakaan No. 5 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.