Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 335 peraturan dalam 0,022 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2014

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam, Dan Kota Pariaman

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Konsumen

Download :
Keppres Nomor 48 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2024

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen

Download :
Perpres Nomor 49 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Strategi Nasional - Konsumen

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 49, LN 2024 (66) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

ABSTRAK:

Untuk mendukung ekosistem perlindungan konsumen yang inklusif dan merata sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu mengatur kembali Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-Perlindungan Konsumen). Stranas Perlindungan Konsumen merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan sektor prioritas perlindungan konsumen untuk pencapaian target tahun 2024.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
Pendanaan pelaksanaan STRANAS-Perlindungan Konsumen bersumber dari: 1) APBN; 2) APBD; dan 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 72 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 7, lampiran hlm 8 sd 72)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2018

Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol

Perlindungan Konsumen Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP 50 2018 KAB CIREBON.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2017

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perpres Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Perpres Nomor 50 Tahun 2017 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2014

Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Diubah dengan :

Permenhub No. 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Mencabut :

Permenhub No. 2 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2006 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Download :
PM_51_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 52 Tahun 2018

Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Salatiga

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Konsumen Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perwali_2018_52.pdf

Abstrak

cadangan pangan - pengadaan - pengelolaan - penyaluran

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2018/NO.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Salatiga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan cadangan pangan daerah, khususnya pangan pokok tertentu, guna mengantisipasi rawan pangan transien dankronis di kota Salatiga, perlu dilaksanakan upaya optimalisasi cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Salatiga; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Salatiga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Salatiga;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 24 tahun 2007; UU no 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP no 69 Tahun 1992; PP No 17 Tahun 2015; Perpres No 16 Tahun 2018; Pergup Jateng No 70 Tahun2 017; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota salatiga No 9 Tahun 2016; Perda Kota salatiga No 1 Tahun 2018; Perwali Salatiga No 42 Tahun 2010; Perwali Salatiga No 41 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kebijakan dan Strategi, Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan, Pengadaan Cadangan Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan, Penyaluran Cadangan Pangan, Pengorganisasian dan Tata Kerja, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
9 hlm

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2019

Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional

Download :
PM_52_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 53 Tahun 2021

Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
PW_53_Tahun_2021.pdf

Abstrak

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peningkatan kepastian dan tertib usaha yang kompetitif dalam pemenuhan kebutuhan konsumen; b. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan di Kota Padang dan agar keberadaan Toko Swalayan dapat berjalan secara berdampingan, berkembang dan saling menguntungkan dengan pasar rakyat dan usaha mikro dan atau kecil, maka diperlukan penataan dan pembinaan Toko Swalayan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;
UU No 9 Th 1956, UU No 7 Th 2014, UU No 23 Th 2014, PP No 17 Th 1980, PP No 29 Th 2021, Permen Perdaganagn No 8 Th 2020, Permen Perdagangan No 23 Th 2021, Perda Kota Padang No 6 Th 2016
SIstematika peraturan ini sebagai berikut: Ketentuan Umum Penataan Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Larangan Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
11

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2019

Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PM_53_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2019

Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Download :
PM_54_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.