Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.574 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kab. Sampang TA 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP NO. 6 TAHUN 2015 T...UN ANGGARAN 2015.pdf

harga eceran tertinggi

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD No 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kab. Sampang TA 2015

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka perlu ditetapkan Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi sawah Sesifik Lokasi; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M- DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Sarat dan Tata cara Pendaftaran Pupuk An–Organik; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An- Organik; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyuluhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik; 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
Memuat tentang Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi; Relokasi Pupuk Bersubsidi; Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP LAMBAR 06.2015 KOM...AN DAN KEHUTANAN.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Salinan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Pertanian dan Peternakan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa pupuk merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk bagi para petani dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/- 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi sawah Spesifik Lokasi; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk; 5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/- 11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.
1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar; 2. Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015; 3. Produsen wajib melakukan pemantauan dan monitoring terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku; 4. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2015

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Balangan Tahun 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP 5 edit.pdf

Pangan, Pertanian dan Peternakan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Balangan Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;bahwa untuk memenuhi kebutuhan pupukbersubsidi dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013;Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT.210/4/2003;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/4/2003;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.130/8/2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.130/10/2011;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK02/2011;Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/ Permentan/SR.130/11/2014;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Di Kabupaten Balangan Tahun 2015 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Jenis Pupuk Bersubsidi;Peruntukan Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi;Realokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran Pupuk Bersubsidi;Harga Eceran Tertinggi Dan Kemasan Pupuk Bersubsidi;Pengawasan Dan pelaporan;Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 5 Tahun 2015.pdf

KEBUTUHAN DAT HARGA ECERAN TERTINGGI PUPTIK BERSTIBSIDI UITTT,K SEI(TOR PERTANIAN KABUPATEII JENTPONT1O TAIIUT ANGGARAIT 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

bahwa fungsi pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-D aerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor t822); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nsmor 3+78); 2. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38211:' 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang feuanlan Negara (kmbaran Negara Republik Indoneiia Tatrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7O, tamUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2971; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor L8 Tahun 2OA4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 85, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aL\; 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331, ssfoagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2OOg Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O73); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 10. Undang-Undang Nomor 13 Talrun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 132, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 170); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOtt Nomor 82, Tartrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AL4 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOl tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor L4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aA79l; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pemba$an Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 15. Peraturan Presiden Nomor 577 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2OLL Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.l4O/4/ZAOT tentang Rekomendasi Pemupukan N, p, dan K pada padi Sawah Spesifik Iokasi; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PM.K.A2/2O11 tenta.ng Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, pembayaran dan P_ertanggungiawaban Subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun -2011 ito-or 366); 18. Peraturan Menteri pertanian Nomor 43lPermentan/SR .VA / 8 / }OLL tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran pupuk pupuk Anorganik (Berita Negara Repubtk Indonlsia Tahun 2Ol7 Nomor +9ll; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7O/Permentan/SR -1,4A I LO l2}t1 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanatt FJrita Negara Repu-blik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 66a\ 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor L22/PerrrentanlSR -L3O / fi /2A13 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Fupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2OL4; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 /Permentan/OT .L4A /8l20l3 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 22.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP /Kep/9 /2OOz tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669 / Kpts / OT . L6O / 2 / 20 t2 tentarrg Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Keb{jakan Pupuk. lWemperhatlkan: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2Ot4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER?ANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KBTEN?UAN T'MUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Ka.bupaten Jeneponto. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto. 3, Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pemerintare Daerah adarah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 5' Kepala Dinas provinsi adalah Kepata Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepara Dinas Kelautan dan perikana.n di Kabupaten/Kota. 6' Kepala Dinas Kabupaten /Kota adarah Kepala Dinas pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepara Dinas Kelautan dan perikanan di Kabupaten /Kota. 7 ' penyediaan Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan daram unsur hara bagi keperluan tanar atau tidak rangsung -v'vrrtrs'' tart€urr*'l secara langsung 8. Pupuk An-organik adalah pupuk kimia, fisika dan atau biologi, dan pabrik pembuat pupuk. hasil proses rekayasa secara merupakan hasil industri atau 9' pupuk kotoran organik hewan adalah pupuk yang berasar dari tumbuhan mati, dan/atau bagran hewan danlataulimbah Iainnya organik yang ,"lah melarui proses cair, dapat rekayasa, berbentuk padat atau yang diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan :rffi;Tt- tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan 10' pemupukan berimbang sesuai dengan adalah pemberian pupuk bagi tanaman status hara tanah dan kebufuhan mencapai produktivitas tanaman untuk yang optimal dan berkelanjutan. I 1' pupuk bersubsidi adarah barang datam pengawasan pengadaan dan yang penyalura'nya mendapat subsidi dari pemerintatr ;I*ri:butuhan kerompok tani dan/atau petani di sektor 12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumtah pupuk ::TH:, :r* provinsi yans dihitung berdasarkan usuran darj provinsi. au Dinas yang membidangi sektor pertanian di 3.HargaEceranTertinggiyangselanjutnyadisingkatHETadalah hargapupukbersubsidiyangdibeliolehpetarri/kelompoktanidi PenyalurLinilVyangditetapkanolehMenteriPertanian. l4.HargaPokokPenjualarryangselranjutnyadisingkatHPPadalah biayapengadaandanpenyaluranpupukbersubsidiyang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian' 15. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang' 16. Petani adalah perorangan warga negafa Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura d.engan luasan tertentu. 17. Pekebun adatah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 18. Peternak adalatr peroranga.n warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang d.engan luasan tertentu. 2O. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. 21. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peqrgadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Selrtor Pertanian yang berlaku. 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja san:.a menin5katkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, ymg dikukuhkan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungall rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak da1 petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang sPesifik lokasi. 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adatah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota. 26. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 27. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 28. Dinas Perkebunan adalah instansi yang membidangi Perkebunan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 29. Dinas Peternakan adalah instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 3O. Dinas Perikanan adalah instansi yang membidangi Perikanan dan Kelautan di Provinsi atau Kabupaten, BAB II PERI'ITTI'KAIY DAS KEBI'TIIIIAIT PUPUI( BTRSI'BSIDI Pasal 2 (1) Fupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 {satu) hektar setiap musim tanam per keluarga '-'aip"*ntukkan U"St p"tir""frt t tanaman pangan, trortikultura, perkebunan, peternakal atau perusahaal perikanag budidaya' Pasal 3 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran ' ' p"*rpukan Uerimbapg spesifik lokasi dengan mempertimbangkan Lsulan kebutuhan yang draiukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi; (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ' (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebarap bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturap Bupati ini. Pasal 4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir Bulan Desember 2015. Pasal 5 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati. (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat Ltt memperLimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Penyuluhan Perhnian, perikanan dan Kehutanan (F,p4K) Kabupaten. Pasal 6 Dinas bersama kelembagaan penJruluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan perlyerapan Pupuk di tingkat petani di wilayahnya. Pasal 7 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal -i, - p"*rr 4 dan Pasal 5 tedadi kekurangan maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayatr, waktu dan sub sektor. (2) Realokasi antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi selatan lebih lanjut dite-tapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan; (3) Realokasi antar Kecamatan datam wilayah kabupaten /kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati. (a) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi L (satu) tahun. BAB III PETYALTIRAIT PUPTIK BERSI'BSIDI Pasal E Pr.lpuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pupuk An-organik dan pupuk Organik dan/atau diadakan oleh pelaksana Subsidi pupuk. Pasal 2 ayat (1) yang diproduksi pasal 9 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV aitat<it<an o"irli aengan -t Peraturan "t"otrr"r, {entel perdagangan N."ntang pengadaan dan Penyaluran Fupuk Bersubsid-i untuk S"tto, pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh [:ffif di Lini rv ke petani atau k"bd;l tani diatur sebagai a. berdasarkan penvaluran pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV RDKK sesuai aengan *,"yj'r""gg"ng jawabnya; b- penyaruran Fupuk Bersubsidi - sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan t<ebuiurran l:.r";;.k tani dan alokasi di masing-masing wilayah; c' penyaluran p."pyI sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinslp 6 (enamftepat yaitu : 1. tepatjenis; 2. tepatjumlah; 3. tePat harga; 4. tePat temPat; 5. tePat waktu; dart 6. tePat mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran Fupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau 1.Jr*p"f tani seUagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Badan fetatranan panlan da, Penyuluhan Pertanian melakukan pendataan RDKK, selagai d"Yt pe.rtiqrban-gan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi gefoagaimana aitorf."rrd dalam Pasat 4 dan Pasal 5' (a) optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat ' 'p6t rri/kelompoli tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pe^mupukan berimbang spesi{ik lokasi oleh Penyuluh; (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan otirr petugas pengawas yang ditunjuk seb"gai satu kesatuan dari KPPP di KabuPaten; Pasal 1O (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 11 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET; (2)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupuk Urea - Rp. 1.800; per kg; b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg; c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg; (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea : 5O kg; b. Pupuk SP-36 = 5O kgi c. Pupuk ZA = 50 kg; d. Pupuk NPK = 5O kg; dan e. Pupuk Organik = 40 k8. Pasal 12 (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L 1 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudatr hilang/terhapus yang bertuliskan: Rrpuk Bersubsldi Pemerlntah Barang Dalam Pengawasan (21 Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pi* dan PupukZA bersubsidi berwarna ororge. BAB IV PENGAWASAN DAIT PELAPORAil Pasal 13 Pelaksana subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasal terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Pasal 14 (U KPPP xabupaten wajib rnelakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk glrsuusidi di wilayahnya; (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Pasal 15 (1) KPPP kabupaten wqiib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di urilayah kerjanya kepada Bupati sekali dalam tiga bulan; (2) lupati menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi pupuk Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas provinsi sekali dalam sebuLan; BAB V KJTIEITTUAIT PEIST'TTIP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasd 17 Dengan berlakuknya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 02 Tahun 2Ol4 Tanggal 27 Januai 2OL4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tatrun Anggaran 2Ol4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 02 Tahun 2Ol4 Tanggal 27 Januai 2OL4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tatrun Anggaran 2Ol4
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Bibit Ternak Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015.pdf

pedoman - Peternakan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/320

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Bibit Ternak Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

ABSTRAK:

Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak yang Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemerataan Pembangunan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008.
Meningkatkan populasi temak yang dikembangkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bentuk sentra-sentra produksi temak yang dapat dikembangkan menjadi kawasan agribisnis peternakan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2015.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 5 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

GERAKAN MEMBANGUN DAN MEMELIHARA IRIGASI LANGSUNG DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT (GEMILANG SiMAS) DI KABUPATEN KUNINGAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Kuningan no 5 TAHU...YARAKAT)19012016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 05 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rincian Pengalokasian Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2015 PUPUK BERSUBSIDI.pdf

Rincian Pengalokasian Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2015/NO.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Pengalokasian Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Berusbsidi pada Sektor Peertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Pengalokasian Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013;5.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/Sr.130/11/2014 ;6.Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.pupuk bersubsidi;3.penyaluran;4.pengawasan dan pelaporan ;5.ketentuan dan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 5 Tahun 2015

Alokasi dan Harga Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Dalam Kab OKU Timur Tahun 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup-No-5-Tahun-2015-1.pdf

TENTANG - ALOKASI DAN HARGA TERTINGGI PUPUK - BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN - DALAM KAB OKU TIMUR TAHUN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Dalam Kab OKU Timur Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Samatera Selatan Nomor 49 Tahun 2014, ditetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015, menurut jenis pupuk dan sebaran kabupaten bahwa untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk di kecamatan pada Tahun 2015 dan untuk penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai ditingkat petani, maka perlu diatur alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 12 Tahun 1992;UU No 37 Tahun 2003;UU No 18 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No16 Tahun 2006;U no 13 Tahun 2010;UU No 18 Tahun 2012;UU No 41 Tahun 2014;PP No 8 Tahun 2001;Permendagri No 15/M-DAG/PER/4/2013;Perda No 37 Tahun 2007;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Peruntukan Pupuk Bersubsidi,ALokasi Puput Bersubsidi,Realokasi pupuk bersubsidi ,penyaluran pupuk besubsidi,Pengawasan dan pelaporan,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
43 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Kolaka No.04 Tahun 2015.pdf

Kebutuhan-dan-het

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2015 /No. 4, LL 48 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 maka perlu menetapkan kenbali kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UndangUndang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT. 140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/ OT. 160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Keija Perumusan Kebijakan Pupuk; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/ 2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik; 15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/ 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/ SR. 130/11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
48 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.