Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.719 peraturan dalam 1,043 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 Tahun 2010

Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 35/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Download file:

Permen KKP Nomor 3 Tahun 2010.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2014 Tahun 2016

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Permen KKP Nomor 69 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Unggas

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Permentan Nomor 37 Tahun 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20e Tahun 2009

Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download file:

4939PERWALI_NO_20-E_TAHUN_2009.pdf

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL - pedoman

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20e, BD.2009/No. 61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB VII Bagian Kesebelas dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 2022

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA...H KAB HALBAR (1).pdf

KEDUDUKAN KEUANGAN kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten halmahera barat

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; d. Ketentuan Lain-lain; dan e. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 28A Tahun 2011

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN LIMA BEBAS 2 PLUS (LIBAS 2 PLUS)

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup 28a Th 2011.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 1D Tahun 2017

PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT LAIN KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup No 1d Tahun 2017.pdf

KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1D, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 1D

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT LAIN KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang antara lain mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 B Tahun 2015 tidak berlaku lagi, sedangkan masih terdapat masyarakat miskin yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan masyarakat lain Kabupaten madiun;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 /MENKES/ 137/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/ 523/2015 tentang Formularium Nasional; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan; Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
Peraturan ini berisi: 1. ketentuan umum; 2. Penerima Pembiayaan; 3. Pembiayaan; 4. Pelayanan Kesehatan; 5. Verifikasi Klaim Pelayanan Kesehatan; 6. Pengaduan dan Pencairan Klaim; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 B Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 Tahun 2014

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 24/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha d Bidang Pekerjaan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download file:

PermenPUPR22-2014.pdf

PermenPUPR22-2014.zip

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

POJK 23 - 2018.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download file:

bn605-2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.