Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Pelajar/Mahasiswa Kepada Anak Yang Berprestasi Dan Tidak Mampu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.
ABSTRAK:
Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Sasaran Dan Sifat Bantuan
4. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan
5. Mekanisme Penyaluran, Pendanaan Dan Besaran Bantuan
6. Pengawasan Dan Monitoring
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 116 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar
Negeri, perlu dilakukan penataan kembali terhadap
komponen pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah,
dengan melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri
yang tidak memenuhi standar teknis pelayanan minimal
pendidikan; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar
Negeri Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu untuk
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggabungan
Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun
2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman teknis penggabungan SDN di Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2014 dicabut.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 113 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD Tahun 2021 No. 114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa un tuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten
Banyumas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan Keagamaan
Nonformal di Kabupaten Banyumas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2020; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun
2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud diterbitkannya Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan
Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah untuk memberikan
pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan pendidikan pada
Pendidikan Keagamaan Nonformal. Tujuan diterbitkannya Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan
Pembiayaan Pendidikan pada Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan
Nonformal adalah agar pemberian bantuan pembiayaan pendidikan kepada
Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat dilaksanakan dengan
tertib dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
13 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 112 Tahun 2021
Pemuda dan Olah RagaPendidikanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 61 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan
penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 14 (empat belas) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi, Kepegawaian dan Pembiayaan; Rincian Tugas Kepala UPT Satuan Pendidikan dan Koordinator Pendidikan Kecamatan; Tata Kerja; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor Nomor 73 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2021/NO.103, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pina Korupsi serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi pada peserta didik melalui insersi pada Aparatus Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masayarakat yang memiliki karakter anti korupsi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perbup No.101 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Implementasi Pendidikan Anti Korupsi; Kerjasama; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2021/NO.104, LL KAB. KAPUAS HULU : 16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
ABSTRAK:
bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakqwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, uu No.31 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2007, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.57 Tahun 2021, Permendikbud No.79 Tahun 2014, Perda Kapuas Hulu No.13 Tahun 2013, Perda Kapuas Hulu No.6 tahun 2016, Perbup Kapuas Hulu No.59 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Perbup ini terdapat 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021
KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH DAN/ATAU KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DI BIDANG AGAMA PADA SEKOLAH DASAR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2021/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Di Bidang Agama pada Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (9) Perda Kab. Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kab. Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kab. Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEngelolaan dan Penuyelenggaraan Pendidikan di Kab. Batang, Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama pada Sekolah Dasar
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014; Perda Kab. Batang Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Prinsip Muatan Lokal; Materi Muatan Lokal; Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal; Kerangka Kurikulum; Perencanaan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal; Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal; Penyiapan Guru, Sarana, Prasarana dan Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
