Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa penggunaan plastik sekali pakai yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik sekali pakai karena sampah plastik sekali pakai sulit terurai secara alami, sehingga akan menganggu kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan hidup; bahwa guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, indah, dan sehat serta guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu mengatur pengurangan penggunaan plastik sekali pakai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Peran Serta Masyarakat
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 66 Tahun 2019
Lingkungan Hidup - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2019/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Konflik Sosial
ABSTRAK:
Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan suasana aman, damai dan sejahtera bagi setiap masyarakat. Dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Kabupaten Banjar, perlu pengaturan mengenai penanganan konflik sosial.
Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan KonflikSosial dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Bupati mengoordinasikan pencegahan konflik salah satunya dengan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai dengan menuangkannya dalam pengaturan tentangpenanganan konflik sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Penanganan Konflik Sosial.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 2012; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2015; PP Nomor 45 Tahun 2017; Permendagri Nomor 42 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Banjar ini mengatur tentang Penanganan Konflik Sosial, dengan ruang lingkup: pencegahan konflik; pelaporan konflik; status keadaan konflik; koordinasi penanganan konflik; rehabilitasi konflik; pemeliharaan kondisi damaimasyarakat; dan peran serta masyarakat.
Pencegahan konflik melalui penyelenggaraan kegiatan: penguatan kerukunan umatberagama; peningkatan forum kerukunanmasyarakat; peningkatan kesadaran hukum; pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan; sosialisasi peraturan perundang-undangan; pendidikan dan pelatihan perdamaian; pendidikan kewarganegaraan; pendidikan budi pekerti; penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik; penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatandini; pembinaan kewilayahan; pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan; pengentasan kemiskinan; desa berketahanan sosial; penguatan akses kearifan lokal; dan penguatan keserasian sosial.
Setiap orang karena kewajibannya melaporkan konflik yakni merupakan informasi keamanaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa/Kelurahandan Kecamatan, digunakan suatu sistem informasi berbasis android yang terintegrasi dengan 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Banjar. Bupati mengoordinasikan penanganan konflik dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait di wilayahnya dalam tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban di Daerah.
Pelaksanaan rehabilitasi meliputi: pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan; pemulihan kondisisosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban; perbaikan dan pengembangan lingkungandan/atau daerah perdamaian; penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraanmasyarakat; penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan Pemerintahan Daerah; pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan memfasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.
Peran serta masyarakat dapat berupa: pembiayaan; bantuan teknis; penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau bantuan tenaga dan pikiran. Pembiayaan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, insentif dan/ atau disinsentif antara lain diberikan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, perlu disusun instrumen pengawasan pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas pengelolaan lingkungan hidup, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
c. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30
Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009
Nomor 48);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/ atau Kegiatan Usaha Lainnya;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Tahapan SKPL;
4. Penghargaan;
5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 29) beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 ‘Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri LingkungaN Hidup dan Kehutanan Nomor :P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/208; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 13 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab Dan 14 (empat belas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Arah Jakstrada; Penyelenggaraan Jakstrada; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2019
kebijakan - dan - strategi - daerah - dalam - pengelolaan - sampah - rumah - tangga - dan - sampah - sejenis - sampah - rumah - tangga
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD 2019/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Perpres No. 97 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Perda Prov Jabar No. 12 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 91 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012;Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Arah Jastrada, Penyelenggaraan Kebijakan Dan Strategi Daerah, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 63 Tahun 2019
lingkungan - pedoman satuan ketahanan lingkungan - satuan relawan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2019/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran dan Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penangggulangan bahaya kebakaran serta sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran dan Satuan Relawan Kebakaran, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran dan Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan susunan organisasi, ruang lingkup dan fungsi, pembiayaan sarana prasarana, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 63 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BAGIAN HUKUM KAB. SUMBAWA BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPTEN SUMBAWA BARAT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2016, . Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan Dan Permukiman, Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas, Pencatatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah, Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Kawasan Perumahan Dan Permukiman, Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANA PEROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, MISKIN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin) menjadi salah satu program unggulan pemerintah kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.
pASAL 18 AYAT (6) UU Dasar Negara Ri Th 1945; UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 1960; UU No 26 Th 2007; UU No 28 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 38 Th 2004; UU No 26 Th 2007; UU No 18 Th 2008; UU No 11 Th 2009; UU No 32 Th 2009; UU No 1 Th 2011; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 36 Th 2005; PP No 34 Th 2006; PP No 26 Th 2008; PP No 34 Th 2009; PP No 68 Th 2010; PP No 27 Th 2012; PP No 81 Th 2012; PP No 88 Th 2014; PP No 14 Th 2016; PP No 12 Th 2017; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yang teah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permenker Umum Nomor 30 / PRT / M / 2006; Permendagri No 74 Th 2007; Permenker Umum No 24 /PRT/M/2008; Permenker Umum No 03/PRT/M/2013; Permenperu rakyat No 14 Th 2011 yang telah diubah Permendagri No 123 Th 2018; Permenpur Rakyat No 5 Th 2013; Permenker Umum dan Perumahan rakyat No 05/PRT/M/2016 Th 2016; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, MISKIN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022
ABSTRAK:
bahwa kondisi penyediaan pelayanan air minum dan
penyehatan lingkungan di Kabupaten Banjarnegara
masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dalam rangka pencapaian target Universal Access yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sehingga perlu
ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan; bahwa sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan
Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019-2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peran, Fungsi dan Kedudukan
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Pemantauan dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
