Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.537 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka LKPP No. 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perma Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perma Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perma Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan KY No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung

Download file:

Peraturan KY Nomor 1 tahun 2022.pdf

tata cara - seleksi - calon hakim - ad hoc - hak asasi manusia - mahkamah agung

2022

Peraturan Komisi Yudisial NO. 1, jdih.komisiyudisial.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu disusun mekanisme seleksi calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 24B UUD1945; UU No.26 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 2004; dan Perpres No. 68 Tahun 2012.
Peraturan KY ini mengatur tentang tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Seleksi hakim ad hoc HAM dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. KY mengumumkan Pendaftaran paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc HAM dari MA diterima dan disetujui oleh KY. Pengumuman tersebut mencantumkan batas waktu pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi terhadap calon hakim ad hoc HAM berpedoman kepada Kamus Kompetensi Hakim Agung sepanjang belum ditetapkannya Kamus Kompetensi Hakim ad hoc HAM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
Lampiran File: 44 hlmn.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2016.pdf

peraturan - seleksi hakim ad hoc - hubungan industrial

2016

Peraturan Komisi Yudisial NO. 5, BN 2016 (1145): 15 hlm: jdih.komisiyudisial.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan UU Nomor 2 Tahun 2004.
Seleksi Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim ad hoc HI adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
Lampiran file: 15 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 15 dan lampiran hlm 16 sd 51)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan KY Nomor 3 Tahun 2016.pdf

peraturan - seleksi hakim ad hoc - tindak pidana korupsi

2016

Peraturan Komisi Yudisial NO. 3, BN 2016 (178): 15 hlm.; jdih.komisiyudisial.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan UU Nomor 46 Tahun 2009
Seleksi Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim ad hoc Tipikor adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2016.
Lampiran file: 51 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 15 dan lampiran hlm 16 sd 51)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Seleksi Calon Hakim Agung

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2016.pdf

peraturan - seleksi calon hakim agung

2016

Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, BN 2016 (177): 18 hlm.; jdih.komisiyudisial.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Agung

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan seleksi calon hakim agung sehingga perlu diganti;
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24A dan pasal 24B; UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tanggal 9 Januari 2014.
Penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan usulan calon hakim agung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim agung dari Mahkamah Agung.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2016.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 604), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 144 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 18 dan lampiran hlm 19 sd 144)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2016.pdf

perubahan peraturan - pemilihan pimpinan - komisi yudisial

2016

Peraturan Komisi Yudisial NO. 1, jdih.komisiyudisal.go.id; 3 hlm.

Peraturan Komisi Yudisial tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

ABSTRAK:

Bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial sehingga perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/- Tahun 2015.
Pemilihan dan penetapan Pimpinan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh Anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah di hadapan Presiden.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2016.
Lampiran file: 3 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.