Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.792 peraturan dalam 1,046 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 21A Tahun 2015

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangadaran Tahun 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NOMOR 21.A TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 39A Tahun 2016

Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 39.A TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13.2 Tahun 2002

Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwal Magelang Tahun 2005 No 13.2_ocr.pdf

Abstrak

Tunjangan Perumahan

2002

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13.2, BD.2005/NO.23.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, disebutkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan. Pimpinan disediakan masing-masing 1 ( satu ) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan anggota DPRD disediakan masing- masing 1 ( satu ) rumah dinas beserta perlengkapannya. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji ; bahwa Pemerintah Kata Magelang belum dapat menyediakan rumah jabatan Wakil Ketua DPRD dan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kata Magelang periode Tahun 2004-2009 ; bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Wal1kota Magelang tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Magelang periode tahun 2004-2009;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 24A Tahun 2016

Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran

Desa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 24.A TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 40.A Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 68.1 Tahun 2012

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2013

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68.1, BD.2012/NO.68.1, LL KOTA PONTIANAK: 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2013

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan perubahan-perubahan pada rencana kerangka ekonomi daerah, perubahan pada kebijakan keuangan daerah dan beberapa perubahan pada rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu disusun perubahan atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU N0. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2009.
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2012.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2013
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 44A Tahun 2013

Harga Ganti Kerugian atas Tanaman Tumbuh, Budidaya dan Bangunan Terhadap Kegaiatan Reklamasi Sumber Getar Survey Seismik

Hak Asasi Manusia

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 10 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_10_2005.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 2. UU Nomor 34 Tahun 2000 3. UU Nomor 03 Tahun 2003 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Objek retrusi adalah pemberian izin melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan diloksi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005.
21 Halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2012 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Download :
PermenPU09-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tahun 2016

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat

Download :
POJK Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.