Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.792 peraturan dalam 1,058 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14/PERMEN-KP/2015 Tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mengubah :

Permen KKP No. 14/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

Download :
Permen KKP Nomor 44 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Ikan Tuna

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 72/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
Permen KKP No. PER.19/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi, khusus terkait dengan Unit Pengolahan Ikan kecuali pengaturan persyaratan dan penerapan HACCP

Download :
Permen KKP Nomor 17 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018

Penetapan Pelabuhan Perikanan Ujong Baroeh Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Ujong Baroeh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 26 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012

Pedoman Penanganan Pascapanen Lada

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 55 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/OT.050/M/I/2020 Tahun 2020

Penugasan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian Sebagai Pendamping Kostratani

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 11A Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
BD Perwal Nomor 11.A.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 2.A Tahun 2011

Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Sebelum Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2011

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan Wali Kota_02.A_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18B Tahun 2012

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
5072PERWALI_NO_18-B_TAHUN_2012.pdf

Abstrak

blud - STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18B, BD.2012/NO.71

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Griya Layak Huni sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan WaJikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa guna kelancaran dan efektifitas kerja. maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, monitoring dan evaluasi, standar pelayanan minimal, indikatir pelayanan minimal, rencana pencapaian SPM.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.