Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.130 peraturan dalam 1,091 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 21B Tahun 2017

Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Penghujan Tahun 2017/2018 Dan Musim Kemarau Tahun 2018 Di Kota Tegal

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perwal No. 21.B Th 2017 - Pola Tata Tanam 2017-2018.pdf

Abstrak

rencana-pola-tanam

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21B, BD No.21B/2017

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Penghujan Tahun 2017/2018 Dan Musim Kemarau Tahun 2018 Di Kota Tegal

ABSTRAK:

Diadaknnya pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2017/2018 dan musim tanam kemarau Tahun 2018 di Kota Tegal untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta pengaturan yang sistematis dan terencana terhadap pola tanam di Kota Tegal.
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Walikota Tegal ini mengatur tentang pola tanam dan rencana tata tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2017/2018 dan musim kemarau tahun 2018 di kota tegal meliputi ketentuan umum; pola tanam dan rencana tata tanam; daerah irigasi; sistem pembagian dan pemberian air; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
19 hlm

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 44/PRT/M/2015 Tahun 2015

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Struktur Organisasi

Download :
PermenPUPR44-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pojk 11-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2017 Tahun 2017

Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat

Download :
SAL POJK 28(1).pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017 Tahun 2017

Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
SAL POJK 27(1).pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/17/PBI/2000

Pengeluaran dan Pengedaran Serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah

Download :
Peraturan BI No. 2-17-PBI-2000.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tahun 2015

Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 50/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/M/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

Download :
PermenPUPR37-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2009 Tahun 2009

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Lampiran III tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Download :
PermenPU16-2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2013 Tahun 2013

Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-17/MBU/10/2014 Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2013

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-03/MBU/2013, jdih.bumn.go.id : 2 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang handal, professional dan bermoral serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas guna mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib dilaksanakan oleh setiap PNS Kementerian BUMN; b. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan disiplin PNS di lingkungan Kementerian BUMN perlu pengaturan tambahan dikaitkan dengan pemberian TKPKN atau jenis tunjangan lainnya dan penugasan di BUMN dalam hal pelanggaran disiplin jam kerja, tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tugas kedinasan dan cuti PNS di lingkungan Kementerian BUMN; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tundjangan Chusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011; 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
mengatur tentang penegakan disiplin dikaitkan dengan disiplin waktu kerja;pelanggaran jam kerja; pemotongan TKPKN dan Tunjangan Lainnya; Peninjauan ulang terhadap penugasan di BUMN;

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.
18 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 18/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Download :
Permen KKP NOmor 35 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2000.