Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.130 peraturan dalam 1,122 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pendidikan

Download :
2008_3A.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21.1 Tahun 2015

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19.1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 2.1 Tahun 2019

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

Abstrak

pedoman-angaran-sekolah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2.1, BD.2019/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

ABSTRAK:

bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sekolah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok: Pengelolaan APBS, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, Pengelolaan APBS, Perubahan APBS, Pelaporan, Pengawas, dan Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Jumlah Halaman: 13 HLM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Asuransi

Download :
pojk 27-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 24.B Tahun 2019

Pengeluaran Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup 24.B 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 Tahun 2013

Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

2013

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-02/MBU/2013, jdih.bumn.go.id : 4 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa teknologi informasi sangat besar manfaatnya dalam pengembangan usaha suatu perusahaan, sehingga perlu dikembangkan secara terarah dan terukur di BUMN guna mendukung strategi bisnis BUMN sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh BUMN; b. bahwa agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di BUMN harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola, termuat dalam sebuah master plan, dan dikembangkan secara bersinergi sesama BUMN; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf btersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
Mengatur tentang definisi; Tata Kelola Teknologi Informasi; Master Plan TI; sinergi TI BUMN; Lain-lain

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2013.
57 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.37/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 20/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Mencabut :

Permen KKP Nomor PER.22/MEN/2009

Download :
Permen KKP Nomor 37 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Kriteria Dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan Untuk Pariwisata Alam Perairan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Tiku, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 45 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/P/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 22/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Mengubah :

Permenkominfo No. 8/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Download :
Permen Kominfo Nomor 15 Tahun 2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.