Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.124 peraturan dalam 1,145 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2015 Tahun 2015

Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 9 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 Tahun 2016

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Permentan No. 03/Permentan/PP.410/1/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Download :
Permentan Nomor 33 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 01A Tahun 2018

Penerapan Aplikasi E-Musrenbang Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
Peraturan Wali Kota_01.A_2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 19.B Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
peraturan_walikota_ternate_no_19.b_tahun_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.2 Tahun 2022

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026

Pangan, Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
per.wali_no_1.2_tahun_2022_sign-1.pdf

Abstrak

rencana aksi - pangan dan gizi

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1.2, BD.2022/NO.6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan dapat memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan bagi masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman; bahwa dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kota Surakarta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
6 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 Tahun 2020

Kontrak Derivatif Efek

Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
236PergubNo.15pdf.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN - PENGOLAHAN - PEMASARAN - PENGAWASAN - BAHAN OLAH KARET BERSIH yang diperdagangkan - PROVINSI JAMBI

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15 , BD.2015/NO.15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI

ABSTRAK:

Bahwa komoditas Karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan; Bahwa untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing pekebun, serta menjamin perlindungan konsumen dan masyarakat, maka perlu diatur Bahan Olah Karet (BOKAR) bersih yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2018; Permendag No. 53/M-DAG/PER/10/2009; Permendag No. 80 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2008 .
Pergub ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet (BOKAR) yang diperdagangkan di Provinsi Jambi, meliputi; Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup; Pengolahan; Kelembagaan; Pemasaran; Pengelolaan Usaha Industri CRUMB RUBBER; Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016.
9 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39/M Tahun 1998

Penggantian Gubernur Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_39M TH 1998.doc

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 1.B Tahun 2014

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PETUGAS TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
450-Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 Tahun 2015

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 19/15/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
Peraturan BI No. 18/5/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia

Mencabut :

Peraturan BI No. 12/5/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
Peraturan BI No. 7/18/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 17-9-PBI 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2015.