Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KEGIATAN DAN BIAYA JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIBIAYAI OLEH PEMOHON DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 69 ayat (2) jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 1999, UU No.55 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2012, PP No.24 Tahun 2018, Permenlh No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, Permenlhk No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Permenlhk No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Permenlhk No.P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.35 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Operasional Prosedur dan Standar Biaya, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2020
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA - KEBIJAKAN DAN STRATEGI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2020/NO. 457, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 ‘Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menten Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Lampiran 34 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2019 / 2020 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2019 / 2020 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa guna mencapai manfaat dalam pelaksanaan polatanam dan tata tanam dengan memperhatikan potensi air yang tersedia perlu pengaturan air agar tidak timbul permasalahan khususnya kekurangan air irigasi; b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2019 / 2020 pada Daerah Irigasi di Kabupaten Magetan.
Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Pengertrian Umum, Luas sawah Beririgasi, Tata Pembagian Air, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Sebagai salah satu upaya mengurangi polusi emisi gas buang dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk rekreasi, berolahraga, pemberian layanan, promosi dan perdagangan, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 tahun 2011; Perda No. 1 tahun 2012; Perda No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Lampung Tengah No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Lampung Tengah No. 2 Tahun 2018.
Memuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, lokasi dan jadwal, pembatalan, partisipasi pengisian acara, pengukuran kualitas udara, susunan tim kerja CFD dan tugas OPD terkait, pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 6.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan kinerja pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka apabila pemungutan retribusi daerah mencapai kinerja tertentu dapat diberikan Insentif;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
Peraturan ini mengatur tentang tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 48A Tahun 2019
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHON 2019-2024
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan
dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih belum
terselesaikan dan mengalami berbagai kendala sehingga
diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai
akses secara menyeluruh pada akhir tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No 29/PRT/M/2018
Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 9.2 Tahun 2019
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9.a, BD.2019/No.9.a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pembantasan
Timbulan Sampah Sekali Pakai.
1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor
02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018
Nomor 04 );
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Tahun 2018 Nomor 53 );
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2018
tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA)
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 45 );
JENIS DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI
PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKAL PAKAI
RENCANA AKSI DAERAH PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
PERAN SERTA MASYARAKAT
KERJASAMA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGHARGAAN
PENDANAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 97 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan
tanggung jawab Pemerintah dan seluruh elemen
masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011
tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat, peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yaitu menetapkan
kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam
bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang
pembinaan PHBS di semua tatanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Sasaran, Indikator dan Pelaksanaan PHBS
Bab IV Pengawasan
Bab V Pembinaan PHBS
Bab VI Pengendalian dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampati Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menyatakan Jakstrada
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi
Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I
Bab II Arah Jakstrada Kabupaten Purbalingga
Bab III Penyelenggaraan Jakstrada
Bab IV Pendanaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
32 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
