Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.218 peraturan dalam 1,104 detik

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 Tahun 2013

Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

2013

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-02/MBU/2013, jdih.bumn.go.id : 4 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa teknologi informasi sangat besar manfaatnya dalam pengembangan usaha suatu perusahaan, sehingga perlu dikembangkan secara terarah dan terukur di BUMN guna mendukung strategi bisnis BUMN sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh BUMN; b. bahwa agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di BUMN harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola, termuat dalam sebuah master plan, dan dikembangkan secara bersinergi sesama BUMN; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf btersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
Mengatur tentang definisi; Tata Kelola Teknologi Informasi; Master Plan TI; sinergi TI BUMN; Lain-lain

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2013.
57 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.37/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 20/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Mencabut :

Permen KKP Nomor PER.22/MEN/2009

Download :
Permen KKP Nomor 37 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Kriteria Dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan Untuk Pariwisata Alam Perairan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Tiku, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 45 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/P/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 22/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Mengubah :

Permenkominfo No. 8/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Download :
Permen Kominfo Nomor 15 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Dan Angka Kreditnya

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 119 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/PERMENTAN/KR.100/3/2017 Tahun 2017

Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Di Pusat Logistik Berikat

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 8 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/KPTS/SR.310/M/01/2020 Tahun 2020

Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas, dan Uji Efikasi Pestisida

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 11 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 7.2 Tahun 2021

Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
perwali_no_7.2_tahun_2021_sign-1.pdf

Abstrak

pns - mutasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7.2, BD.2018/No. 13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa mutasi pegawai negeri sipil adalah bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang dapat dilaksanakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendorong reformasi birokrasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk menjamin pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil yang tertib administrasi sekaligus mengoptimalkan penataan birokrasi yang secara bersamaan menjamin pengambangan karier pegawai negeri sipil; bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mengisi kekosongan hukum mengenai teknis pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar Perangkat Daerah, mutasi dari luar ke dalam Pemerintah Kota Surakarta serta mutasi dari dalam keluar Pemerintah Kota Surakarta untuk memberi kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Jenis Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ketentuan Mutasi, Mutasi oleh Pemerintah Daerah, Mutasi atas Permintaan Sendiri,.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
17 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 32A Tahun 2021

Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Peraturan Wali Kota_32.A _2021.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.