Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.218 peraturan dalam 1,133 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 Tahun 2008

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 17/18/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika

Mencabut :

Peraturan BI No. 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
Peraturan BI No. 6/13/PBI/2004 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 perihal Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Download :
Peraturan BI No. 10-6-PBI-2008.Pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2357/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 70 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

Mencabut :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1682/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

Download :
Permenkes Nomor 2357 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/1998 Tahun 1998

Penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (05-22) dalam Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Diubah dengan :

PMK No. 624/PMK.04/2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
KMK No. 346/KMK.04/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
KMK No. 447/KMK.05/2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
KMK No. 190/KMK.05/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Mengubah :

KMK No. 101/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Download :
KM K 251 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Senua Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2037

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 41 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017 Tahun 2017

Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 12 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Operasi Pasar - Cadangan Beras - Pemerintah - Stabilisasi Harga

2017

Peraturan Menteri Pertanian NO. 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017, BN.2017 No. 681, jdih.pertanian.go.id

Peraturan Menteri Pertanian tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Harga.
Dasar hukum Permentan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 19 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 17 Tahun 2015; PP Nomor 13 Tahun 2016; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 45 Tahun 2015; Perpres Nomor 48 Tahun 2016; Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015; Permentan Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015.
Dasar hukum Permentan ini adalah tata cara operasi pasar untuk Operasi Pasar dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Harga.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2017.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Perbankan, Lembaga Keuangan Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Mengubah :

Permenkop UKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Diubah dengan :

Permentan No. 15/Permentan/OT.140/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/ Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/Hk.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Mengubah :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Download :
Permentan Nomor 89 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 22 Tahun 2005 Tahun 2005

Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda_22_2005.pdf

Abstrak

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Dalam rangka meningkatkan kelestarian sumber daya alam Sarang Burung Walet baik pengelolaan dan pengusahaan perizinannya yang ada di.wilayah Kabupaten Mukomuko
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 5 Tahun 1990 2. UU Nomor 5 Tahun 1994 3. UU Nomor 23 Tahun 1997 4. UU Nomor 34 Tahun 2000 5. UU Nomor 03 Tahun 2003 6. UU Nomor 10 Tahun 2004 7. UU Nomor 32 Tahun 2004 8. UU Nomor 33 Tahun 2004 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Dasar Hukum dalam pembinaan dan Pengawasan. Tujuan peraturan Daerah ini adalah : 1. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung wallet. 2. Meningkatkan produktivitas sarang burung wallet diluar alami. 3. Untuk pembinaan dan pengawasan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Objek pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet adalah sarang burung wallet yang berada diluar habitat alami yaitu yang berada dalam bangunan yang dikelola oleh orang atau badan. Objek pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet adalah orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang budidaya sarang burung wallet diluar habitat alami.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
8 Halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 /PRT/M/2018 Tahun 2018

Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PermenPUPR28-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018

Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Asuransi Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 13-2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.