Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.218 peraturan dalam 1,124 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008

Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Mencabut :

Permenkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular
Pasal 23 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku untuk fasilitas layanan tambahan short message service (SMS)
Pasal 81 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Download :
Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Kepmen KKP No. 64/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Download :
Kepmen KKP Nomor 56 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2012 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/ Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/Hk.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Mengubah :

Permentan No. 89/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Download :
Permentan Nomor 15 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/Ot.140/2/2012 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Mengubah :

Permentan No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Download :
Permentan Nomor 76 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tahun 2013

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
Permentan Nomor 122 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/I/2016 Tahun 2016

Jadwal Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Arsip

Download :
Permen UKM Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/KR.120/6/2018 Tahun 2018

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Kuda Untuk Perlombaan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 28 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor BD 2013/38 Tahun 2013

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 21A Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bekasi

Kesehatan Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

(RPJUDI)- rencana pembangunan jangka menengah daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4.A, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor Seri 4.A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain dalam rangka untuk mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten halmahera barat yaitu; mewujudkan masyarakat halmahera barat yang cerdas, religius, berbudaya, sehat sejahtera, yang bermoral dan berintegritas, sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kab. halmahera barat, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kab. halmahera barat tahun 2016-2021, dengan terpilih dan dilantiknnya bupati dan wakil bupati halmahera barat masa bhakti periode 2016-2021 perlu disusun RPJMD tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran RPJPD dan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih, sesuai dengan peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten halmahera barat tahun 2016-2021.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958, UU No.1 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU no.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.39 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.58 Tahun 2005, UU No.79 Tahun 2005, UU No.39 Tahun 2006, UU No.40 Tahun 2006, UU No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan; Maksud dan tujuan; sistematika; visi, misi dan tujuan; Prioritas pembangunan; Pengendalian dan evaluasi; Perubahan RPJMD; Peran serta masyarakat; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
17 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2010.