Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,187 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 47A Tahun 2018

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Statistisi Dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 11 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/OT.140/10/2014 Tahun 2014

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan.OT.140/7/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

Download :
Permentan Nomor 116 tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspr yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 36 Tahun 2010 (2).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 73 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

2016

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 73/PERMEN-KP/2016, BN.2016 No. 2156, jdih.kkp.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan, perlu menetapkan pedoman umum kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 5. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN–KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/ 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 532); 10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
Mengatur tentang Bidang Usaha KUR Sektor Kelautan dan Perikanan, Bidang Usaha yang dibiayai, Persyaratan dan Kewajiban Debitur KUR, Mekanisme Pengajuan, Penyaluran, Pengembalian, Dan Agunan KUR, pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Mencabut a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117); dan b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan,
35 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/P/M.KOMINFO/5/2005 Tahun 2005

Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Permen Kominfo Nomor 3 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013

Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Jambu Mete (Anacardium Occidentale L.)

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

Download :
Permentan Nomor 92 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/35 Tahun 2014

Standar Biaya Honorarium Kegiatan Dan Standar Harga Satuan Belanja Program Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sibolga

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERWAL SIBOLGA NO. 33 TAHUN 2014_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 Tahun 2007

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 17/4/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 14/1/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Mencabut :

Peraturan BI No. 7/26/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Download :
Peraturan BI No. 9-5-PBI-2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007.