Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,238 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-18.KU.01.01. Tahun 2011

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
bn432-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 7/21/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

Mencabut :

Peraturan BI No. 2/20/PBI/2000 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 5-15-PBI-2003.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tahun 2010

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Permen Kominfo Nomor 2 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021

Pengendalian Moneter

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PBI_231821.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 101.B Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penerimaan Kas

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan Wali Kota_101.B_2016.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31/M Tahun 2007

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2A Tahun 2010

Penetapan Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Peraturan Bupati No. 2A Tahun 2010.pdf

Abstrak

penetapan besaran dan alokasi dana penghasilan tetap aparat pemerintahan desa (ptapd) dan penghasulan tetap anggota badan permusyawaratan desa (pt apbd) dalam daerah kabupaten halmahera barat tahun anggaran 2010

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2A,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD)

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung kinerja dan pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa dan Aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Dalam Negeri Nomor 142-524 tanggal 24 juni 1988 tentang Pengelolaan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, naka untuk kelancaran dalam Penyaluran Dana dimaksud, dipandang perlu ditetapkan Jumlah Besaran Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) dalam Daerag Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; Pp No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perubahan Daerah No. 7 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketetapan jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPBD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010; jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTAPBD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk Tahun Anggaran 2010; Aparat Badan Permusyawarakatan Desa (BPD) yang berhak menerima Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTAPBD) Tahun Anggaran 2010; proses Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) Tahun Anggaran 2010; Proses Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat dengan sistem/mekanisme pembayaran secara langsung; Khusus Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang masih aktif tetap diberikan Penghasilan tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman, Lampiran: 2 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 24.B Tahun 2019

Pengeluaran Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup 24.B 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 4A Tahun 2018

Seragam dan Atribut Petugas Parkir

Kebijakan Pemerintah

Download :
6223_perwali_no_4-a_tahun_2018.pdf

Abstrak

seragam-atribut-petugas parkir

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4A, BD.2018/18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Seragam dan Atribut Petugas Parkir

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang jasa perpakiran di Kota Surakarta dan untuk meningkatkan kualitas penampilan petugas parkir di lapangan dalam pelayanan masyarakat, perlu membentuk Perwal tentang Pakaian Petugas Parkir. Perwal Surakarta No 12 Tahun 2013 perlu dilakukan pergantian karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 16 Tahun 1950; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2004; Perda Kota Surakarta No 1 Tahun 2013; Perda Kota Surakarta; Perda Kota Surakarta No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Seragan dan Atribut Petugas Parkir

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
Perwal Kota Surakarta No 12 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 5.1 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Mengubah :

PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .