Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja organisasi dan aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu mengatur Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015;
Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Bengkayang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
5 halaman peraturan dan 69 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 09 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2
Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang; meliputi: ketentuan umum; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Pemindahan Arsip;
b. Pemusnahan Arsip; dan
c. Penyerahan Arsip Statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
jumlah 33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 72 Tahun 2016
jadwal-retensi-arsip-substantif-koperasi-usaha kecil dan menengah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 38 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2008; UU No 43 Tahun 2009; UU No 17 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi Indonesia No 11 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 72 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 72 Tahun 2022
sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi - pedoman penyelenggaraan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi, menyebutkan
Lembaga Negara/ Pemerintah Daerah, Perguruan
Tinggi Negeri dan BUMN/BUMD dalam pengelolaan
arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI. Pedoman penyelengaraan sistem informasi
kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan
dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban,
kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem
informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.78 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perka ANRI No.4 Tahun 2021; Perbup Bintan No.25 Tahun 2014; Perbup Bintan No.38 Tahun 2020; Perbup Bintan No.12 Tahun 2021; Perbup Bintan No.51 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
jadwal-retensi-arsip-substantif-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 38 Tahun 2003; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 4 Tahun 2010; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi Indonesia No 19 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 73 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak pihak yang tidak berhak, maka perlu mengatur Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 TAhun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
104 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sehingga harus dikelola dengan baik dan benar;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penciptaan Arsip Dinamis; Penggunaan Arsip; Pemeliharaan Arsip; Penyusutan Arsip; Alih Media; Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
14 halaman aturan dan 33 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
