Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.725 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 40 Tahun 2017

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2017/NO.40, TBD NO.40, LL PROV.KALBAR: 34 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Dalam Rangka Penjabaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Maka Program dan Kegiatan Yang Disusun Harus Memberikan Informasi Yang Jelas dan Terukur Serta Memiliki Korelasi Langsung Dengan Keluaran yang Diharapkan Sehingga dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Diperlukan Suatu Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 33 Tahun 2017, Perda No. 4 Tahun 2008.
Pergub Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Petunjuk Teknis RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018, Penjabaran teknis penyusunan RKA-SKPD.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman; Lampiran : 25 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 40 Tahun 2018

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN ONLINE

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERWALI METRO No.40 Tahun2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 40 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 417

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK:

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tuntutan dalam tata kelola pemerintahan. Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Setiap Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
11 halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2017

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kesehatan Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERWAL 40 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2017

Penetapan Dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunutr Hilir Kecamatan Bunut Hilir Dengan Desa Empangau Kecamatan bunut Hilir Kabupaten Kapuas hulu

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa Sistem Pengendalian Intern

Download :
perbup-no-40-tahun-2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA BUNUT HILIR KECAMATAN BUNUT HILIR DENGAN DESA EMPANGAU KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/NO.40, TBD No.40, LL KAB. KAPUAS HULU: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunutr Hilir Kecamatan Bunut Hilir Dengan Desa Empangau Kecamatan bunut Hilir Kabupaten Kapuas hulu

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Peta Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, penetapan dan cara penyelesaian perselisihan batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir denganDesa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terkait hal pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 40 Tahun 2015

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Sistem Pengendalian Intern

Download :
Salinan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 40 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 41 Tahun 2015

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2015

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download :
perbup41Th2015.pdf

Abstrak

kode-etik

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa; bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik; bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional ; bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP ; bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, APIP dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau berkerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi. sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kode etik aparat pengawasan intern

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.