Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,267 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 4.1 Tahun 2017

Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Pontianak

Pers, Pos, dan Periklanan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Pontianak No. 46 Tahun 2021 tentang SATU DATA KOTA PONTIANAK

Abstrak

SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA PONTIANAK

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4.1, BD.2017/NO.4.1, TBD No.4.1, LL KOTA PONTIANAK : 14 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, Perpres No. 27 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Perda No. 6 Tahun 2014, Perda No. 7 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Azas, Kedudukan, Kewenangan, Mekanisme, Kebijakan Dan Strategi, Pengelolaan, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Dan Koordinasi, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha, Larangan, Insentif Dan Disinsentif, Sanksi, Pembinaan Dan Pengendalian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
14 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 2.3 Tahun 2013

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Pontianak No. 6 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH RETRTBUSI DAERAH

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2.3, BD.2013/NO.2.3, LL KOTA PONTIANAK: 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka perubahan besaran insentif untuk realisasi pendapatan mulai tahun 2013, perlu mengubah beberapa pasal peraturan walikota pontianak Nomor 1.1 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan walikota pontianak Nomor 48 Tahun 2010 tentang Tatacara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Perwali No. 48 Tahun 2010.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH RETRTBUSI DAERAH

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH RETRTBUSI DAERAH
4 halaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 Tahun 2016

Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.1 yang merupakan lampirannya

Download :
POJK Nomor 45 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 Tahun 2017

Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
SAL POJK 64 - DIRE.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 70A Tahun 2019

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan Wali Kota_70.A_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Pusat Pengembangan Kewirausahaan (Centre For Entrepreneurship Development) Program Golden Handshake Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 7 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Pedoman Pembangunan Dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 62 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 75 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

KMK No. 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan?Penatausahaan dan Penetapan Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Download :
KMK_357_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2012

Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Diubah dengan :

Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip

Mencabut :

Perka BMKG No. KEP.3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2009 tentang Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Perka BMKG No. KEP.04 Tahun 2009 tentang Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2012.PDF

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2003.