Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,166 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 13.b Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Taliabu No 13b tahun 2018 tentang juklak Penilaian BMD.pdf

Abstrak

barang milik daerah-petunjuk pelaksanaan penilaian

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13.b, Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018 Nomor 13.b

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu

ABSTRAK:

Untuk menyajikan nilai Barang Milik Daerah sesuai standar akuntansi yang berlaku dalam Laporan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, perlu melaksanakan penilai atas Barang Milik Daerah yang belum memiliki nilai atau memiliki nilai Rp. 0,00. Atau Rp. 1,00. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Petunjuk Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Peraturan Bupati.
UU No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Pulau Taliabu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Taliabu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
18 Halaman, Lampiran: 13 Halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 9A Tahun 2013

Asuransi Kematian Warga Miskin Kota Semarang

Asuransi

Download :
perwal no 9a tahun 2013.pdf

Abstrak

asuransi

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9A, BD.2013/No.9A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Asuransi Kematian Warga Miskin Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga miskin Kota Semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan jaminan asuransi kematian kepada warga miskin Kota Semarang yang meninggal dunia; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian jaminan asuransi kematian warga miskin, maka perlu ditetapkan petunjuk tekhnis pemberian asuransi kematian dimaksud; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Asuransi Kematian Warga Miskin Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2013
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, asuransi kematian warga miskin dan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2013.
7 hlm

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2010 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2008

Download :
PermenPU08-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Perubahan atas POJK Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
POJK 6-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 Tahun 2005

Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Download :
Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Bakorkamla Nomor : PER-01/Ketua/Bakorkamla/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakorkamla

Download :
Perkabakamla 01 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 60.C Tahun 2020

Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

Arsip Standar/Pedoman

Download :
2739-PERBUP NOMOR 60.C TAHUN 2020.pdf

Abstrak

pedoman-arsip

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60.C, BD 2020/60.C

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

ABSTRAK:

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara, kepentingan Pemerintah Daerah serta hak-hak keperdataan rakyat diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar Kearsipan. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib membuat program arsip vital. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Indonesia Nomor 3151); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2005,Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 2.3 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip Vital, Sumber Daya Manusia, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
26 Halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 25.4 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Insppektorat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
10422_per.wali_no_25.4_tahun_2021.pdf

Abstrak

kedudukan-susunanorganisasi-fungsi-inspektorat

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25.4, BD.2021/No.25.4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Insppektorat

ABSTRAK:

bahwa untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan, tugas pokok dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, bagan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
27 hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 2/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Mengubah :

Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Download :
Peraturan BI No. 16-8-PBI 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2014.