Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,137 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-orang Yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Bank

Download :
Peraturan BI No. 6-23-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3.A Tahun 2017

PETUNJUK PELAYANAN KESEHATAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Download :
03 A TAHUN 2017.pdf

Abstrak

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.A,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAYANAN KESEHATAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ABSTRAK:

untuk memberikan pedoman kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Petunjuk Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah
UU No.28 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No.72 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013; Perpres No.32 Tahun 2014; Permenkes No.71 Tahun 2013; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permenkes No.21 Tahun 2016; Permenkes No.52 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.17 Tahun 2009; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup pelayanan kesehatan, pengelolaan dana JKN, pemanfaatan dana JKN, dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 281/KPTS/SR.320/M/4/2019 Tahun 2019

Penetapan Harga Pokok Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
Kepmentan Nomor 281 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 3A Tahun 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI TANGGAMUS

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No 3A Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26.1 Tahun 2017

IZIN USAHA PETERNAKAN

Download :
PERBUP LAMSEL 26.1.2017 IZIN USAHA PETERNAKAN.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 44/KEP/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download :
Permen UKM Nomor 9 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek

Download :
SALINAN-POJK 57. Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/6/2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanpa Daftar Perusahaan Kepada Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Karimun, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Mengubah :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/6/2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanpa Daftar Perusahaan Kepada Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Karimun, Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

Download :
Permendag No. 49 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2019 Tahun 2019

Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi

Download :
pojk 36-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 43.1 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Flores Timur No. 43.1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Flores Timur

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43.1, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 43.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan; bahwa telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan Prioritas, priorias dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mendasari perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Bab III Pengendalian dan Evaluasi; Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
4 halaman dan lampirannya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.