APBNPertambangan Migas, Mineral dan EnergiSumber Daya Alam
Status Peraturan
Diubah dengan :
PMK No. 181/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada perusahaan negara, kewenangan Menteri Keuangan untuk
melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, serta untuk memastikan
efektivitas dan efisiensi pengawasan atas pengelolaan anggaran Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara secara komprehensif, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai
Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang
Dipisahkan
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.
4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN
Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.
6757), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), PP 60 Tahun 2008 (LN
Tahun 2008 No. 127, TLN No. 4890), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN
No. 5178), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana
telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), PP 12
Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 73, TLN No. 6041), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019
No. 42, TLN No. 6322), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ruang lingkup pengawasan dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan
kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Lainnya yang
didanai dengan BA BUN, dan kegiatan pada BUMN dan Lembaga non BUMN. Menteri
selaku BUN merupakan pengguna anggaran atas BA BUN. Menteri selaku pengguna
anggaran BUN berwenang untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran
BA BUN. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian. Menteri berwenang melaksanakan pengawasan terhadap BUMN dan
Lembaga non BUMN. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian.Pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan/atau kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan dilaksanakan oleh
Tim Pengawasan sesuai dengan standar audit. Tim Pengawasan terdiri atas pengendali
mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim atau disesuaikan dengan
kebutuhan pengawasan. Setelah pengawasan selesai dilakukan, Tim Pengawasan
menyusun laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan harus akurat, objektif,
jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Tim Pengawasan menyampaikan
laporan hasil pengawasan kepada Inspektur Jenderal Kementerian. Inspektur Jenderal
Kementerian untuk dan atas nama Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Klien Pengawasan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal K/L/Inspektur
Daerah/Kepala SPI paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan
pengawasan selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Peraturan Menteri ini diatur dalam Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1728), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
29 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.03/2018
PMK No. 248/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
PMK No. 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Peraturan Menteri Keuangan NO. 33/PMK.03/2018, BN.2018/NO.440, kemendagri.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.05/2017
PMK No. 66/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Menteri Keuangan NO. 29/PMK.03/2015, BN.2015/NO.257, https:jdih.kemenkeu.go.id : 7 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2015.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.04/2020
Peraturan Menteri Keuangan NO. 218/PMK.06/2020, BN.2020/NO.1611, https:jdih.kemenkeu.go.id : 30 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.05/2018
Peraturan Menteri Keuangan NO. 110/PMK.03/2020, BN.2020/NO.897, https:jdih.kemenkeu.go.id : 13 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan produksi dan/atau peredaran usaha bagi Wajib Pajak, perlu
mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi tertentu, yang belum tertampung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Vims Disease 2019
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 51 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 109, TLN No. 4881) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 83, TLN No. 5014; Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 86/PMK.03/2020 (BN Tahun 2020 No. 781)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 diubah sebagai berikut:
Ketentuan mengenai pengertian umum (vide Pasal 1), penambahan ketentuan mengenai Insentif PPh final jasa konstruksi (vide BAB IIIA), ketentuan mengenai penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final dan cara pelunasannya (vide Pasal 6A), ketentuan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah (Pasal 6B), ketentuan mengenai wajib pajak yang diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang (vide Pasal 10), ketentuan mengenai Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah mengirimkan pemberitahuan dan/atau surat keterangan insentif pajak (vide Pasal 14) dan ketentuan mengenai Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif pajak (vide Pasal 15).
Selain itu, dilakukan perubahan pada Lampiran huruf C, huruf N, dan huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Vims Disease 2019
-
13 HLM, Lampiran halaman 14-141.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2013
Peraturan Menteri Keuangan NO. 152/PMK.05/2013, BN 2012/ NO 1321; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
