Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.298 peraturan dalam 0,999 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.07/2019

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
166~PMK.07~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya

Mengubah :

PMK No. 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya

Download :
222~PMK.05_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 54/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)

Download :
81_PMK.010_2020..pdf

Abstrak

TARIF BEA MASUK - PERSETUJUAN KEMITRAAN - EKONOMI KOMPREHENSIF

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 81/PMK.010/2020, BN. 2020/NO. 708, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 9 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan kemitraan ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan Australia telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk untuk Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 1 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.67, TLN No.6476), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Klasifikasi barang atas barang impor sesuai dengan klasifikasi barang pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Pengenaan bea masuk berdasarkan tarif bea masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Pengenaan tarif preferensi, tarif preferensi in-quota, dan tarif preferensi outquota terhadap barang yang belum dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dari tempat penimbunan berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2020.
-
-
626 HLM, Lampiran halaman 10 s.d. 626

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Mengubah :

PMK No. 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Download :
PMK 77_PMK.05_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2014

Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro

Mencabut :

PMK No. 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
PMK No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
PMK No. 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Download :
PMK Nomor 190 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.011/2012

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 135 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.011/2011

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 56 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
83_PMK.02_2022.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA MASUKAN - TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 83/PMK.02/2022, BN.2022/NO. 494; https:jdih.kemenkeu.go.id : 4 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nornor 90 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 232/PMK.02/2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020No. 98), Permenkeu RI 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No. 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 232/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No. 1680), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2023. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar stuktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/Lembaga.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
135 HLM, Lampiran halaman 5 s.d. 135.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2012

Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

Download :
2012 PMK 202.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.08/2019

Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
213~PMK.08_2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.