Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.801 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2020

PEMENUHAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
2020PBKUTAITIMUR013.pdf

Abstrak

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL-PDAM

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020 NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMENUHAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan UU NO.15 Tahun 2019; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERDA NO.5 Tahun 2019; PERDA NO.1 Tahun 2020
Perusahaan Daerah Air Minum yang disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha Bersama atau pemanfaatan modal dasar oleh pihak ketiga dengan suatu nirlaba tertentu. Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM adalah untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM. Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih/air minum, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
5 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2009

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA 13 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 13 Tahun 2010

Penyertaan Modal kepada BUMD, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PerDa2010_13.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2004

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
86. Perda-13-2004.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - PERUSAHAAN DAERAH - AIR MINUM TIRTA BERBAK - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABSTRAK:

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup di daerah adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sumber air dan penyediaan air minum dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diatur pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu diiusahakan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas air minum yang memadai sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan tepat guna dan berhasil guna.
UU No.5 Tahun 1962 jo. UU No.6 Tahun 1969; UU No.22 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; Permendagri No. 1 Tahun 1984; dan Permendagri No.7 Tahun 1998
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, dan diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak; Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Organisasi dan Tata Kerja; Modal; Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian; Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Tata Buku dan Anggaran Perusahaan; Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan; Penetapan dan Penggunaan Laba serta Jasa Produksi; Pengawasan; dan Pembubaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2004.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2013

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Kebijakan Pemerintah

Download :
67. Perda 13_2013 Penyertaan Modal pada PDAM.pdf

Abstrak

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 nomor 148

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tudore Kepulauan.
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1981; Uu No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Sumber Dana Penyertaan Modal, Persyaratan, Mekanisme dan Jumlah Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban, Bagi Hasil.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
9 Halaman, Penjelasan: 2 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2014

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Paseh

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PERDA Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2017

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
perda-no-13-tahun-2017.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/NO.13, TLD No.13, LL KAB. KAPUAS HULU: 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.1 Tahun 1984, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.25 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal; Tujuan Penyertaan Modal; Laba Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
6 halaman dan 2 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Pt Jasa Sarana Jawa Barat

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NO. 13 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2010

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung

Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA No.13 Thn.2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 13 Tahun 2018

Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Kemenko Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.