Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 824 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

NO.110.pdf

SDM - KOMPETENSI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 110, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72062

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Perda No. 5 Tahun 2016, maka Pergub No. 12 Tahun 2014 perlu disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 34 Tahun 1972; Permendagri No. 31 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2008; Permendagri No. 2 Tahun 2013; Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2011; Permenpan dan RB No. 22 Tahun 2014; Perka BKN No. 7 Tahun 2013; Perka BKN No. 8 Tahun 2013; Perka LAN No. 13 Tahun 2011; Perka LAN No. 14 Tahun 2011; Perka LAN No. 15 Tahun 2011; Perka LAN No. 10 Tahun 2015; Perka LAN No. 18 Tahun 2015; Perka LAN No. 19 Tahun 2015; Perka LAN No. 20 Tahun 2015; Perka LAN No. 25 Tahun 2015; Perka LAN No. 21 Tahun 2016; Perka LAN No. 22 Tahun 2016; Perka LAN No. 24 Tahun 2016; Permenpan dan RB No. 25 Tahun 2016; Keplan No. 1931/XIII/10/6/2001; Kemendagri No. 893.5-37 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 257 Tahun 2016; Pergub No. 293 Tahun 2016; serta Pergub No. 29 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang maksud tujuan, ruang lingkup, sasaran dan pengembangan kompetensi; perencanaan dan strategi pengembangan kompetensi; pengembangan kompetensi; metode pelaksanaan pengembangan kompetensi; sdm penyelenggara pengembangan kompetensi; sistem informasi pengembangan kompetensi; persyaratan peserta dan seleksi calon peserta; prosedur pengusulan calon peserta; penyelenggaraan pengembangan kompetensi; tenaga pengajar; kurikulum, modul dan metode pembelajaran; sarana dan prasarana; kriteria kelulusan dan tim penilai; kualifikasi kelulusan; supervisi dan evaluasi pengembangan kompetensi; uji kompetensi dan sertifikasi; surat keterangan pelatihan; penjaminan mutu pengembangan kompetensi; serta kebijakan pengembangan kompetensi satu pintu.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 12 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini juga mengatur apabila SKPD/UKPD melaksanakan Pengembangan Kompetensi tanpa koordinasi dengan BPSDM, maka STTP/Sertifikat yang dikeluarkan tidak absah.
PERGUB ini terdiri atas 70 hlm, termasuk 28 hlm Lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

pergub_76_th_2017.pdf

sains dan teknologi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD. 2017/No. 76

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di daerah diperlukan pedoman pendirian, pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Sasaran dan Fungsi, Penyelenggaraan Technopark, Penerima Layanan Technopark, Pendaftaran, Pembinaan, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi, Kerjasama, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
19 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional di Jawa Tengah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

pergub_74_th_2017.pdf

sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD. 2017/No. 74

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional di Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilindungi untuk menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati, tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sekaligus dalam rangka melindungi sumber daya genetik dan keadilan bagi masyarakat lokal atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kelembagaan, Perlindungan, Rencana Aksi, Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Kerjasama, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
13 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

pergub_68_th_2017.pdf

hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi - sistem informasi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD. 2017/No. 68

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk mengintegrasikan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dengan dibatalkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dirubah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan SIH3, Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
10 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 32 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Pergub DIY No. 32 Tahun 2...nologi Informasi.pdf

informasi - aplikasi - angkutan

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2017/NO.33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan serta memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007
Materi Pokok: Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus, Ruang lingkup, Klasifikasi Pelayanan angkutan taksi, Pelayanan angkutan sewa khusus, Penetapan Wilayah Operasi Pelayanan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus , Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus , Kewajiban Berbadan Hukum, Perizinan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus, Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Dengan Menggunakan Aplikasi, Pengawasan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Jumlah Halaman: 16 HLM; Lampiran : 4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 29 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Peraturan_Gubernur_Aceh_Nomor_29_Tahun_2017.pdf

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2017/No.29

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government perlu mengatur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; Qanun Provinsi NAD No. 2 Tahun 2006; Qanun Aceh No.13 Tahun 2016; Pergub Aceh No.119 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tim Pengelola teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembangunan,Pengembangan,Pengelolaan dan Pemanfaatan serta Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, BANWIDTH, Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
10 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download file:

PERGUB 23_2017.pdf

PENYELENGGARAAN-PEMERINTAH-BERBASIS-TEKNOLOGI-INFORMASI-DAN-KOMUNIKASI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

- Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara ( e-Govemment) merupakan bagian dari urusan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, baik, mandiri, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; - penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016; - Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan sasaran, asas dan strategi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, perangkat sistem jaringan dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, tata kelola data, tanda tangan elektronik, kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga, keamanan penggunaan dan pemanfaatan TIK, pengembangan sistem jaringan dan aplikasi, sumber daya manusia pengelola TIK, pemeliharaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, komite pengarah TIK, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
24 halaman terdiri dari 23 halaman batang tubuh (37 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

PERGUB NO 23 TAHUN 2017 t...NGAN PROV SUMBAR.pdf

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
20

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomro 52 Tahun 2016 tentang Single Data System di Jawa Tengah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 52 Tahun 2016 tentang Singel Data System Untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah

Download file:

pergub_20_th_2017.pdf

data sistem

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD. 2017/No. 20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomro 52 Tahun 2016 tentang Single Data System di Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif serta pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 52 Tahun 2016 tentang Single Data System di Jawa Tengah, sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya penataan/perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang SIngle Data System di Jawa Tengah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 16 Tahun 1997; UU No 25 Tahun 2004; UU No 4 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 27 Tahun 2014; Pergub Jateng No 5 Tahun 2016; Pergub Jateng No 52 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 18 dan Pasal 36;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
4 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERGUB NO 6 TAHUN 2017 tt...NTAH PROV SUMBAR.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel; b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual; c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Bab III Klasifikasi Informasi Publik Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab V Standar Pelayanan Publik Bab VI Pelaporan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2014
21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT