Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Bab III Klasifikasi Informasi Publik Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab V Standar Pelayanan Publik Bab VI Pelaporan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

17 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2017

Tanggal Berlaku

17 Februari 2017

Sumber

Subjek

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 863 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 6 TAHUN 2017 ttg PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV SUMBAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6,
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:	a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel; b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual; c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Bab III Klasifikasi Informasi Publik Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab V Standar Pelayanan Publik Bab VI Pelaporan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017. Mencabut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2014 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT