pembentukan - desa - mekarlaksana - kecamatan - culamega - kabupaten - tasikmalaya
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 44 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Mekarlaksana Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan terlalu luasnya wilayah desa dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk dalam rangka menciptakan pemerintah desa yang efektif maka perlu dituangkan dalam Perda kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Permendagri No. 4 Tahun 1999; keputusan Menteri Dalam negeri No. 63 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 39 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pembentukan Pembagian Wilayah dan Penetapan Batas Desa, Pendudukan Kekayaan Dan Sumber Pendapatan Desa, Pemerintahan Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
5 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2002
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Batas Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan geografis dan terknis
pelayanan, warga RT. O1,02 dan 03 RW 05 Lingkungan
Kemanggungan Kelurahan Wanarejan Selatan
berkehendak bergabung menjadi wilayah Desa
Wanarejan Utara ;
bahwa berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Wanarejan
Selatan tanggal n9 Juli 2002 Nomor : 146/36 Perihal
Usulan Pemisahan Lingkungan Kemanggungan
Kelurahan Wanarejan Selatan, telah diusulkan keadaa
Bupati mengenai perubahan batas kelurahan
Wanarejan Selatan ;
bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan
Kelurahan, maka perubahan batas kelurahan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka
perlu menetapkan Perubahan Batas Kelurahan
Wanarejan Selatan Kecamatan Taman dengan
Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 146/219/1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturean Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peta wilayah Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2003.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 30 Tahun 2002
organisasi - dan - tata - kerja - badan - rumah - sakit - daerah - ciawi - kabupaten - bogor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 94
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan RUmah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Perda Kab Bogor No. 29 Tahun 2002 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No 96 Tahun 2000 ; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP no. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; Perpres No. 38 Tahun 1991; Perpres No. 40 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 29 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Sistem Pengelolaan Kepegawaian, Sistem Pengelolaan Keuangan, Dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.
38 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2002
pembentukan - desa - kertarahayu - kecamatan - jatiwaras - kabupaten - tasikmalaya
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 43 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Kertarahayu Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan terlalu luasnya wilayah Desa dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk dalam rangka menciptakan pemerintah desa yang efektif dan efisien maka perlu dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Permendagri No. 4 Tahun 1999; keputusan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2000; Perda Kab. tasikmalaya No. 39 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pembentukan Pembagian Wilayah Dan Penetapan Batas Desa, Penduduk Kekayaan Dan Sumber Pendapatan Desa, Pemerintahan Desa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
5 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
Peraturan Daerah (Perda) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Tertentu Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) dan (4) Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, hasil penerimaan Kabupaten diperuntukan paling sedikit
10 % (sepuluh perseratus) bagi desa di Wilayah Kabupaten
dsengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar
Desa ;
bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) dan (6) undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah
Kabupaten sebagian diperuntukan kepada Desa dengan
memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan
layanan ;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Tertentu Daerah Daerah Bagi Desa di Kabupaten Pemalang
dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Tertentu Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Jenis Pajak Dan Retribusi Dan Besarnya Bagi Hasil.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dicabut.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 29 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2002/No. 51 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2002.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
