Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016

Tim Pengawasan Orang Asing

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.24-PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.39-PR.09.03 Tahun 1996 tentang Susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing

Download :
Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Mengubah :

PP No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Download :
PP Nomor 51 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perubahan - Peraturan Pemerintah - PP - Peraturan - Pelaksanaan - Undang-undang - Keimigrasian

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 51, LN.2020/No.203, TLN No.6553, jdih.setneg.go.id : 13 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

ABSTRAK:

Untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional dan perkembangan hukum dalam masyarakat, PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 2011; dan PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2016.
PP ini mengubah ketentuan pada PP Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2016. Perubahan dari PP Nomor 31 Tahun 2013 antara lain mengenai ketentuan dalam Pasal 32 yang diubah menjadi (1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; (2) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja dapat berlaku sebagai lzin Tinggal terbatas sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Visa. Kemudian perubahan dari PP Nomor 31 Tahun 2013 yaitu ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah menjadi : Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan. Selain perubahan pada 2 (dua) pasal dimaksud, terdapat perubahan pada beberapa pasal yang lain dan penambahan pasal yang baru.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 51 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal

Mengubah :

Permenkumham No. 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas

Download :
Permenkumham Nomor 51 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 52 Tahun 2016

Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa

Download :
Permenkumham Nomor 52 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1954

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 52 Tahun 1954) Tentang Pendaftaran Orang Asing

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing

Download :
PP No. 054 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1996

Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_56 TH 1996.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1995

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 13 Tahun 1980 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_57 TH 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
PP No. 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan
PP No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
PERPRES No. 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pelaksanaan - Pelindungan - Pekerja Migran - Indonesia

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 59, LN.2021/No.94, TLN No.6678, jdih.setneg.go.id : 62 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), Pasal 43, Pasal 52 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2017.
PP ini mengatur mengenai pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 3 Tahun 2013; PP Nomor 5 Tahun 2013; PP Nomor 4 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 64 Tahun 2011.
Penjelasan 16 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1962

Pemberian Kewarganegaraan Untuk Kepentingan Negara Kepada Naoko Nemoto

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 61 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 62 Tahun 1958

Kewarga-Negaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 62 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Kewarga-Negaraan-Republik- Indonesia

1958

Undang-undang (UU) NO. 62, LL SETNEG : 20 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Bahwa perlu diadakan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia
a.pasal-pasal 5 dan 144 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
(1)Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorangwarga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah olehPengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anakitu.(2)Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakanoleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelahpengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang inimulai berlaku.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 1996.