Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.832 peraturan dalam 1,184 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 55/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)

Download :
105_PMK.10_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2020

Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
16_PMK.010_2020.pdf

Abstrak

FASILITAS PERPAJAKAN - PENANAMAN MODAL - BIDANG USAHA TERTENTU

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 16/PMK.010/2020, BN. 2020/NO. 227, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 30 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN No. 5183) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 119, TLN No. 6361);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas Pajak Penghasilan diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang memenuhi ketentuan dan diperoleh setelah izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanarnan Modal, dan/atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diterbitkan. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah rnendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
-
-
30 HLM, Lampiran Halaman 14 - 30.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.02/2019

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dan Tarif Tenaga Listrik

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 16/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik

Download :
227~PMK.02_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 180/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan

Download :
PMK 18_PMK.05_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2016

Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 204/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

Download :
PMK 245_PMK.02_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.05/2015

Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
263_PMK.05_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137.1/PMK.011/2014

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 137.1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.02/2008

Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 6/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 Tagun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008

Download :
PMK No 46 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.01/2013

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2010

Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah

Download :
PMK Nomor 03 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT