Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 21 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 134 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tanggal 30 Nopember 2016 Nomor B/3943/M.PANRB/11/2016
perihal Kelembagaan Badan Koordinasi Wilayah dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tanggal 13 Nopember 2017 Nomor B/581/M.KT.01/2017 perihal
Nomenklatur Badan Koordinasi Wilayah, maka perlu mengubah
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-PeraturanNegara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah denganUndang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahandalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (HimpunanPeraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi
Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2
Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 68);
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
peraturan ini mengenai perubahan atas Pergub Jatim no. 134 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , uraian tugas dan fungsi serta tata kerja badan koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan provinsi Jatim. Peraturan ini meliputi : perubahan pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ; penghapusan ketentuan pasal 19
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
jumlah 3 halaman + lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun Nomor 3 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten mamuju
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Pasal (5) ayat (4) Perda Kabupaten Mamuju No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
dasar hukum: 29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No.9 Tahun 2015; PP RI No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju No.6 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Daerah, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Kejaksaan Negeri Teluk Dalam Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul Kejaksaan Negeri Ampana dan Kejaksaan Negeri Meureudu
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Serta Pembubaran Koperasi
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan meningkatkan peran koperas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat maka perlu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi.
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 20 tahun 2008,UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, Peratturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998, Peratturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 1041/Kep/MKUKM/X/2002.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembentukan, Persyaratan Dan Tata Cara Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Tatacara Pengesahannya, Pembubaran Koperasi, Pengumuman, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Kabupaten Sikka agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalitas sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 / 14240 / SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Dasar hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Sikka No. 13 Tahun 2016; Perbup kabupaten Sikka No. 27 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat yaitu Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua)
ayat yakni ayat (6) dan ayat (7);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
8 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2014
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Batang
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN, DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BATANG
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang, urusan penanggulangan bencana kebakaran yang selama ini menjadi kewenangan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Batang dialihkan menjadi wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pencabutan Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Batang ;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2014;
Pencabutan peraturan bupati batang nomor 62 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pemadam kebakaran dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan kabupaten batang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2014.
Peraturan bupati batang nomor 62 tahun 2008
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2021/No.52 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,
dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru dan
menetapkan kembali wilayah Kecamatan di
Kabupaten Banjarnegara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah
Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun
2000;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33
Tahun 2000.
membahas mekanisme dan ketentuan pada pembentukan dan penetapan wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2002.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Nias
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
