Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,193 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/11/PBI/2006

Pencabutan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri antar Bank Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/14/PBI/2001

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 3/14/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank
Peraturan BI No. 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank

Download :
Peraturan BI No. 8-11-PBI-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Mengubah :

Permen KKP No. 60/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung

Download :
Permen KKP Nomor 33 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15.A.2 Tahun 2017

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup Halsel Nomor 15.A.2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PEDOMAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15.A.2, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 15.A.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain, yaitu UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2012, Permenpan No. 52 Tahun 2014, Peraturan KPK No. 02 Tahun 2014 sebagaimana telah diiubah dengan Peraturan KPK No. 06 Tahun 2015, Surat Edaeran Mendagri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, dan Prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Perlindungan dan Penghargaan; Sanksi; Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
11 Halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/1/PBI/2020

Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2019

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
22.1.PBI.2020_pemusnahan uang.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 23.a Tahun 2016

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kota Sibolga

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 23.A TAHUN 2016_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 15A Tahun 2012

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2012 Kota Bekasi

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
BD Perwal Nomor 15.A Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2/KOMNAS HAM/X/2011 Tahun 2011

Prosedur Pelaksanan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 Tahun 2005

Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF

Download :
PERMENPAN NOMOR 47 TAHUN 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 11.A Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Download :
GiEDhSdddt8La7IufibAHzTNl.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1287/KMK.04/1991 Tahun 1991

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Serifikat Deposito, Dan Tabungan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KMK No. 652/KMK.04/1994 Tahun 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Download :
KMK 1287 Tahun 1991.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1991.