Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,257 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15S Tahun 2011

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2008

Download :
5012PERWALI_NO_15-S_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA - PENJABARAN

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15S, BD.2011/No. 49

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2008 dicabut.
9 hlm

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011

Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Kemen Kominfo Nomor 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tahun 2017

Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

Perekonomian

Download :
SAL - POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/11/PBI/2000

Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 3/25/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/225/KEP/DIR tanggal 11 Maret 1999 tentang Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Rangka Penyehatan

Download :
Peraturan BI No. 2-11-PBI-2000.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 22A Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
BD Perwal Nomor 22.A Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 73A Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 132 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Daerah Melalui Transaksi Sistem Online

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perwal 73A 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/12/PBI/2021

Pencabutan Dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1970 Sampai Dengan Tahun Emisi 1990 Dari Peredaran

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
23.12.PBI.2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10a Tahun 2016

Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PEMBANGUNAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10a, BD.2016/NO.10a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan papan dipandang perlu membangun rumah layak huni yang sehat untuk rumah tangga miskin.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PERPRES No. 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara No. 22 tahun 2014; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No. 24 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud; Tujuan dan Lingkup; Jenis; Kriteria; Objek Program dan Persyaratan Penerima; Jumlah Mahyani Sehat; Pendanaan; Mekanisme; Penetapan Lokasi dan Pendataan Calon Penerima Bantuan; Pencairan Dana; Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana; Tim Pembangunan Mahyani Sehat; Pertanggungjawaban; Masyarakat Penerima; Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) Sehat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) (lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa yang melaksanakan Program Pembangunan Mahyani Sehat dengan Menggunakan Dana APBD Desa, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Instalasi Karantina Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Instalasi Karantina Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 9 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Download :
POJK Nomor 55 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2000.