Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,159 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 3A Tahun 2009

Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PW3A-2009 edit searchable.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3A, BD.2009/No.3A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

buhisa tuna mcndukung ktittncanin peloksonaun rugas perjalanan incngiluti pendidikan dan petard.= yang dilakukan <deb mesa% negitra. pcgawai negen. pcgowni tidak tetap dim pek:owai honorin lamoya sena pembcrian bantunn biaya tunjangan togas bcialariikalan dines eagi mahasiswa tugos bebjarlikatan dinar dilingkunean Pcnitrintah Kota Banjarbank dipandang pale mnuk menetapkart aturan dan taric hiaya perplanan mangtkuti pendidikan dan pelatihan dan irgif tunjangan belajarlikatan dims dan biaya pendidikan tainnyn pang venal dengian kchuiuhan nyma dan niemenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keutingan ihterah; bahwn berdasorkan penimbungon wbogruntana dimokaud bumf a perlu inenetapLui dengan Peracoron;
LIndanjblindruig Nomor X [Minn 1974; Undang•t)ndang Nomor 9 Tabun 1999; lindangslindang Nomor 10 Tahtm 2004; 1 Indang-1 Indult; Nomor 32 I ;shun 2004; lindantlindang Nomor 33 Tatum 2004; Penniman Pemenntah Nomor 100 Tabun 200(1; Peraruran Pemerinudi Noma' 101 Tabun 2000; Peraturan Peinerintall Nomor 58 Tabun 2005; Penguin,' Pernenmah Nomor 3 Tabun 2007; 0(17,11.0211 Mental Detain Negeri Nomor 13 Tabun 2006; Peraturan Dacmh Kota Ranjartaam Nomor 2 Tabun 2008; Paaturan Distrait Kota Ranjarharu Noma ID Tabun 2008; Pcnituran Docnth Kota 13uniarbaru Nomor 11 Tabun 2008; Pam ir:ran I Kota Ilanjarham Nomor 12 Tanta, 2008; Pamir= Outran Kota Liantarhani Noma 13 Tabun 2008; Pcruturun Dacrah Kota Bantartsary Ntnnor 1 Talnut 2009; 1 1 /4041.11241 Wolikota Ramarbant N1/1/10t 25 Tabun 2008; Pentium Walikout BoMarbanu Norma I Tabun 2009
Peraturan Walikota tentang Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/ Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Perjalanan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan; Tugas Belajar; Tarif Tunjangan Tugas Belajar /Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2009.
13

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
Peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Mencabut :

Peraturan BI No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Download :
Peraturan BI No. 8-3-PBI-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 Tahun 2017

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 12/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Download :
PermenPUPR18-2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2015 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan Dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 Tahun 2017

Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian

Asuransi

Download :
SAL POJK 55 - Laporan Perasuransian.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 Tahun 2017

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 06/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 Tahun 2012

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka Batan No. 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja

Diubah dengan :

Perka Batan No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
Perka BATAN Nomor 216 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tahun 2011

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Keluar WIlayah Negara Republik Indonesia

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Ketentuan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong

Download :
Permentan Nomor 51 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 13A Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Norn.or 25-B Tahun 2016

Download :
PERWALI_NO_13-A_TAHUN_2017.PDF

Abstrak

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13A, BD.2017/No.48

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021; bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, pemilihan indikator kinerja utama.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Norn.or 25-B Tahun 2016 dicabut
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011.