Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,375 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2015 Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
PermenPUPR25-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017 Tahun 2017

Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 30 tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 40.1 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP_NO__40_1_TAHUN_2016.pdf

Abstrak

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40.1, BD.2016/No.40.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor"69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian, dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Bab III Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2016.
6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 2A Tahun 2006

Perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Yang Dikaryakan Dari Tenaga Kontrak Kerja Dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2006_2A.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 46.1 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengubah :

PERBUP Kab. Sleman No. 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

keuangan - juklak - perubahan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46.1, BD.2017/NO.46.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 111 Tahun 2016
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam kolom nomor angka 17 huruf B. BUKTI PENDUKUNG PENGELUARAN pada Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Mengubah Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 4 HLM;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Peneltian Pemuliaan Ikan

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 13/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemuliaan Ikan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar

Download :
Permen KKP Nomor 33 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018

Penetapan Pelabuhan Perikanan Peudada Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 28 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 973/12/VI/2011 Tahun 2011

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 di Provinsi Papua Barat

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

PENGHITUNGAIN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BAliK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 di PROVINSI PAPUA BARAT

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 973/12/VI/2011, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 167

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 di Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka di Provinsi Papua Barat perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 di Provinsi Papua Barat

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2011.
Segala ketentuan yang mengatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 Tahun 2019

Pedoman Tata Naskah Dinas

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Download :
PermenPUPR16-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M.PAN/2/2008 Tahun 2008

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Mencabut :

Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999

Download :
PERMENPAN NOMOR 02 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2006.